Guru Besar Unnes Sebut Pupuk Nonsubsidi Bukan Wewenang Pemerintah

Juli 14, 2021

Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti (int)

SEMARANG, RAKYATJATENG – Polemik mahalnya pupuk nonsubsidi yang saat ini banyak dikeluhkan para petani, mendapat tanggapan dari Guru Besar (Gubes) Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti.

Menurut Sucihatiningsih bahwa pupuk nonsubsidi bukanlah tanggung jawab dari pemerintah.

“Pupuk subsidi sebenarnya adalah program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan pupuk nonsubsidi adalah untuk perusahaan dan pelaku usaha,” kata Sucihatiningsih, Senin (12/7/2021).

Sucihatiningsih juga menjelaskan bahwa untuk wewenang dan pengguna pun sudah jelas antara pupuk subsidi dan nonsubsidi.

Dalam alokasi dan distribusi pupuk subsidi menjadi tanggung jawab pemerintah, dimana distribusi pupuk tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

“Namun untuk distribusi dan alokasi pupuk nonsubsidi yang bukan merupakan program dari pemerintah, tentu hal ini sudah termasuk di luar kewenangan pemerintah,” jelasnya.

Sementara terkait kualitas, menurut Sucihatiningsih, antara pupuk subsidi dan nonsubsidi merupakan produk yang sama dan mempunyai kualitas yang juga sama.

Pupuk bersubsidi diatur oleh Menperindag harus memenuhi 6 prinsip, yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

“Jadi di aturan tersebut jelas bahwa syarat pupuk bersubsidi salah satunya harus memiliki mutu atau kualitas yang terjamin,” ujarnya.

Dikatakannya, yang membedakan adalah pada harga dimana pupuk bersubsidi memiliki harga yang lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah.

“Harga murah pada pupuk bersubsidi bukan berarti memiliki kualitas yang lebih rendah, namun jika memang ditemukan kualitas yang kurang bagus mungkin disebabkan oleh adanya oknum yang mengoplos atau memalsukan pupuk bersubsidi,” tutupnya.

Komentar

VIDEO TERKINI