Klaten Gulirkan Gerakan Sabtu-Minggu di Rumah Saja selama Zona Merah

Juli 2, 2021

Jalan protokol di Kota Klaten tampak lengang setelah dilakukan penutupan setiap pukul 21.00-05.00, selama Klaten berstatus zona merah. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

KLATEN, RAKYATJATENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bakal menggulirkan gerakan Sabtu-Minggu di Rumah Saja. Rencananya gerakan itu dimulai pada 3 Juli 2021 dan berlanjut di setiap akhir pekan, selama Klaten berstatus zona merah. Apalagi Klaten menjadi salah satu daerah yang menerapkan PPKM darurat mulai 3-20 Juli 2021.

“Gerakan Dua Hari di Rumah Saja pada Sabtu-Minggu ini mulai berjalan. Konsepnya kita berikan imbauan kepada masyarakat untuk akhir pekan di rumah saja. Mengingat kita tidak mungkin melakukan pengawasan,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten Ronny Roekmito, Jumat (2/7/2021).

Gerakan ini merupakan upaya pengendalian mobilitas masyarakat di Kota Bersinar. Terutama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mengingat saat ini laju penambahan kasus baru setiap harinya terus mengalami peningkatan.

Di samping gerakan Dua Hari di Rumah Saja setiap Sabtu-Minggu juga akan didukung kebijakan lainnya selama penerapan PPKM darurat. Apalagi sudah menjadi instruksi langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan untuk melaksanakan aturan PPKM mikro darurat tanpa ada tawar menawar lagi.

“Tetapi untuk aturan PPKM darurat seperti ijab kabul yang diperbolehkan maksimal 30 orang tetap kita pilih maksimal 20 orang agar lebih ketat. Termasuk pelaksanaan work from home (WFH) 100 persen pada sektor non esensial akan kita lakukan identifikasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Ronny menambahkan, telah disepakati bahwa surat edaran (SE) maupun instruksi bupati yang tidak bertentangan dengan aturan PPKM darurat akan tetap dilanjutkan. Sambil terus mensosialisasikan berbagai aturan kepada camat dan kepala desa (kades) selama PPKM darurat berlangsung. Diharapkan seluruh pihak bisa melaksanakan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut.

Komentar

VIDEO TERKINI