DPRD Jateng Soroti Aset Pemprov Tidak Dikelola Optimal

Juni 12, 2021

“Jika aset itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, maka harus dikelola khusus. Yang jelas, kalau bisa untuk masyarakat, kenapa tidak,” tutur Teguh.

Menurutnya, pengelolaan aset harus melakukan langkah inovatif menyikapi aset yang tidak produktif menjadi produktif dan menghasilkan pendapatan, bahkan perlu transparansi data aset yang bisa diakses publik setidaknya investor dapat berminat untuk bekerjasama dalam pengeloaan setelah mengetahui data aset tersebut.

“Pengeloalaan aset, bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik dengan pola Business to Business atau social entrepreneur. Bahkan bisa dengan menggandeng perguruan tinggi baik sebagai pendaping maupun dimanfaatkan sebagai pengabdian masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Kabid Aset BPKAD Provinsi Jateng, Adi Raharjo mengatakan ada 3 fungsi dalam pengelolaan aset, di antaranya difungsikan untuk penyelenggara negara atau digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelayanan publik, dan pengembangan usaha untuk pendapatan daerah.

Saat ini total nilai aset yang dimiliki Pemprov Jateng mencapai senilai Rp36,7 triliun untuk 10.713 bidang tanah dan 21.327 gedung bangunan yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Sedangkan aset yang mangkrak, dia menambahkan tercatat ada 91 unit dimana ada 35 unit aset dengan status disewa, 22 unit statusnya pinjam pakai, 2 unit berstatus kerja sama pemanfaatan, serta 37 unit aset yang akan dijadikan objek wisata.

“Prinsipnya, jika aset itu hilang berarti sudah merugikan negara. Memang, kalau bicara aset, ada status pengelola atau pengguna. Jika aset itu digunakan OPD, maka tidak mangkrak. Jika ada aset untuk masyarakat, sangat memungkinkan tapi tidak seluruhnya,” kata Adi Raharjo.

Jadi, katanya, ada yang digunakan OPD untuk menunjang kinerjanya dan ada yang untuk masyarakat.

Komentar

VIDEO TERKINI