DPRD Jateng Soroti Aset Pemprov Tidak Dikelola Optimal

Juni 12, 2021

SEMARANG, RAKYATJATENG – Pengeloaan aset-aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dioptimalkan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD Jateng pun akan terus mendorong pengelolaan aset-aset Pemprov agar bisa dioptimalkan.

Bukan hanya itu, dewan juga akan mengusulkan stuktur kelembagaan bisa diubah yang dipimpin pejabat eselon dua. Saat ini, masih banyak dikendalikan pejabat eselon tiga.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat dalam Dialog Bersama Parlemen acara Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Tata Kelola Aset Pemprov Jateng di Gets Hotel Semarang, Jumat (11/6/2021).

Ikut hadir juga sebagai pembicara yakni Adi Raharjo selaku Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng dan Sekretaris Penasehat Akselerasi Kerjasama FIS Unnes Teguh Hadi Prayitno.

Menurut Fuad Hidayat bahwa pihak pengelola aset Pemprov Jateng masih kesulitan menarik investor untuk melakukan kerja sama pengembangan usaha, akibat terbentur berbagai peraturan dan ketentuan birokrasi.

“Pengelolaan pengembangan usaha aset, harusnya dikerjasamakan, sebagai upaya untuk mendongkrak pendapatan daerah,” kata Fuad.

Fuad mengatakan, kelembagaan pengelolaan aset perlu diubah dengan dipimpin pejabat eselon dua sejajar dengan kepala dinas yang diharapkan otoritas lebih tinggi hingga mampu mengambil keputusan semakin kuat.

“Kami akan mengusulkan perubahan kelembagaan itu setara Badan/Dinas yang dipimpun pejabat eselon dua pada rapat pembahasan Perda mendatang hingga diharapkan pengelolaan aset Pemprov Jateng bisa lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Penasehat Akselerasi Kerjasama FIS Unnes Teguh Hadi Prayitno, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyarankan agar 66 persen aset Pemprov Jateng yang belum bersertifikat segera disertifikatkan untuk menghindari terjadinya sengketa hingga bisa dimanfaatkan lebih optimal.

Komentar

VIDEO TERKINI