Pemkab Sukoharjo Resmi Larang Pemudik, Jalan Masuk Kampung Boleh Diportal

Mei 10, 2021

SUKOHARJO, RAKYATJATENG – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah resmi melarang warganya, termasuk aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik. Namun, dikecualikan bagi yang melakukan perjalanan dinas, bekerja, ada anggota keluarga meninggal, sakit dan hamil akan melahirkan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo Budi Santoso mengatakan, Bupati Sukoharjo telah mengeluarkan surat edaran larangan mudik, termasuk juga bagi ASN.

”Prinsip mudik itu tidak dikenal lokal maupun nasional, bahkan internasional. Jadi kalau dilarang ya jangan nekat,” kata Budi, Minggu (9/5).

Menurut dia, sesuai SE Kepala Satgas Covid-19 Nasional, istilah mudik adalah melaksanskan perjalanan ke tempat daerah kelahiran. Artinya mereka yang bertempat tinggal dan berdomisili di daerah tertentu dalam kabupaten atau kota ke tempat kelahiran juga dilarang.

”Dikecualikan yang melakukan perjalanan dinas atau bekerja; ada kematian keluarga, sakit, ibu hamil mau melahirkan. Jika memang dalam rangka bekerja, bisa dengan membawa surat izin perjalanan dari atasan,” imbuhnya.

Budi mengaku sudah menginstruksikan hingga tingkat RT/RW bahwa para pemudik untuk didata. Kemudian, pemudik juga diminta kesadarannya untuk melapor.

”Kalau perlu dan semua warga setuju, pintu masuk lingkungan diportal, dikasih petugas jaga. Seperti awal pandemi lalu,” katanya.

Budi menambahkan, pihaknya juga membatasi silaturahmi ataupun halal bihalal. Untuk menghindari kasus seperti di India, sebaiknya silaturahmi dilakukan dengan video call.

”Silaturahmi, halal bi halal, buka bersama, takbiran juga dibatasi,” tandasnya.

Larangan mudik dari pemerintah ternyata tak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Terbukti, hingga Sabtu (8/5), jumlah pemudik yang masuk ke Sukoharjo sudah mencapai 2.639 orang. Jumlah tersebut naik dibandingkan sehari sebelumnya yang baru mencapai 2.414 orang. Pemudik tersebut tersebar di 12 kecamatan yang ada.

Komentar

VIDEO TERKINI