Pemkab Kudus Minta Pembayaran THR untuk Karyawan Tidak Dicicil

Mei 1, 2021

KUDUS, RAKYATJATENG – Di Kudus, pemerintah kabupaten (pemkab) mengharapkan setiap perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR bagi karyawan dengan tidak dicicil.

”Kemnaker sudah mengeluarkan imbauan. Jika ada perusahaan yang tak membayar (THR) akan dikenai sanksi,” kata Bupati Kudus Hartopo.

Data dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengan (Disnaker Prinkop dan UMKM) Kudus menyatakan, hingga kemarin ada 75 perusahaan yang telah melaporkan kesanggupan membayar THR secara penuh.

Dari total 808 perusahaan yang wajib melaporkan THR. Dengan jumlah bekerja 101.791 orang.

Kepala Disnaker Perinkop dan UMKM Kudus Rini Kartika Hadi A menyatakan, hingga kemarin belum ada perusahaan yang melaporkan keberatan pembayaran THR 2021. Pembayaraannya maksimal H-7 Idulfitri. Dalam pekan ini, pihaknya akan memantau kesiapan pembayaran THR di sejumlah perusahaan.

Selain memantau di sejumlah perusahaan, Disnaker juga akan membuka posko pengaduan THR. Posko dibuka di kantor Disnaker Perinkop dan UMKM Kudus. Jadwal operasionalnya berlangsung hingga H-1 Lebaran.

Terkait jumlah THR, bagi buruh atau pekerja yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih, diberikan setara gaji satu bulan.

Pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proposional. Atau sesuai upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terkahir sebelum hari raya keagamaan.

Sementara itu, puluhan ribu buruh rokok PT Djarum menerima THR kemarin pagi. Jumlah THR yang diterima tahun ini meningkat menjadi Rp 106,1 miliar.

Dari pantauan di brak produksi PT Djarum Kaliputu, pembagian berjalan lancar dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Saat mengambil THR di loket, antrean menerapkan sosial distancing.

Komentar

VIDEO TERKINI