Pemkab Sragen Tolak Impor Beras, Bupati Segera Surati Presiden

Maret 22, 2021

SRAGEN, RAKYATJATENG – Rencana kebijakan impor beras dinilai banyak merugikan petani. Hal itu yang mendorong Pemerintah Kabupaten Sragen berencana mengirimkan surat keberatan atas kebijakan tersebut. Mengingat saat ini produksi panen petani tengah melimpah.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan dalam waktu dekat akan mengirim surat pada pemerintah pusat.

Sebelumnya Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sragen melakukan audiensi dengan bupati perihal masalah pertanian.

”Terkait penolakan impor beras, kami lihat data dulu Dinas Pertanian. Cek panen kita ini sekarang berapa? Dengan data itu bisa swasembada, maksudnya tidak perlu menerima impor,” terang Yuni, kemarin (21/3).

Bupati menjelaskan, surat tersebut langsung ditujukan pada Presiden Joko Widodo dengan tembusan Kementerian Pertanian. Namun tentu dengan data yang valid untuk lebih meyakinkan. ”Senin insyaAllah (surat,Red) jadi,” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperketapang) Sragen Ekarini Mumpuni menyampaikan, dari sekitar 42 ribu hektare, gabah yang bisa dihasilkan per hektar mencapai 6,8-7 ton. Jadi perkiraan hasil pertanian di Sragen sekitar 294 ribu ton.

”Dengan ini termasuk surplus, karena ini baru satu musim,” imbuhnya.

Eka mengaku sempat bertemu badan urusan logistik (Bulog). Di Sragen ada sekitar 3.000 hektare yang belum panen.

”Harapannya Bulog bisa menyerap jika harga jatuh. Karena harga pemerintah untuk gabah kering sekitar Rp 4.200 di petani. Kemarin itu harga jatuh, diharapkan bulog bisa menyerap,” tandasnya.

Dia menegaskan Sragen saat ini surplus beras. Tentu saja jika ada isu impor beras akan membuat gejolak dan berdampak pada harga gabah di petani.

Ketua KTNA Sragen, Suratno menegaskan menolak rencana pemerintah untuk mengimpor beras. Menurutnya, Sragen saja sekarang sedang surplus beras.

Komentar

VIDEO TERKINI