SEMARANG, RAKYATJATENG - Kota Semarang masuk ke dalam nominasi pelaksanaan pilot project dalam penurunan angka kematian, ibu, bayi dan stunting.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menilai penanganan ibu hamil, dan stunting di Kota Semarang sangat baik.
Kebijakan Walikota Semarang perihal ketersediaan tenaga kesehatan di setiap kelurahan yang memantau kondisi ibu hamil, hingga pengawalan dan pelaksanaan posyandu secara rutin dapat dijadikan contoh bagi kota-kota lain.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengapresiasi upaya tersebut. Sebelumnya, walikota telah menetapkan persoalan stunting dan penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai fokus program jangka pendek pada periode kedua kepemimpinannya.
Hendi -- sapaan akrab Hendrar Prihadi --, senang upayanya dalam menjadikan masyarakat lebih sehat dan bergizi didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya BKKBN yang akan menurunkan program dan anggarannya guna memerangi persoalan stunting.
“Dari 1,7 juta jiwa masih ada sekitar 3.000-an anak yang masih stunting. Artinya PR masih belum selesai, kita harus bekerja keras untuk mengentaskannya,” tuturnya Usai melakukan Pengarahan dalam Kegiatan Quality Assurance/Asistensi/terhadapa OPD Pemerintah Kota Semarang, di Kantor DP3A, Rabu (17/3/2021).
Selama ini pihaknya telah melakukan program penanganan berupa pemberian makanan tambahan, penempatan Petugas Surveilans Kesehatan (Gasurkes) di setiap Kelurahan, dan pemantauan ibu hamil.
“Stunting ini ditentukan saat proses kehamilan, maka itu pemantauan ibu hamil seperti pengecekan gizi saat kehamilan, kontrol dokter, dan supply makanan tambahan menjadi sebuah cara untuk minimal potensi stunting,” tambah Hendi.
Dirinya juga meningkatkan anggaran PMT yang semula 250 ribu meningkat menjadi 500 ribu. Harapannya melalui PMT yang cukup dapat meningkatkan gizi ibu dan bayi.
Tak hanya itu Walikota pun memperhatikan kondisi bayi usai kelahiran.
"Ada usia emas anak yang harus kita perhatikan supaya anak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal itu mencakup penimbangan secara rutin melalui posyandu, pemberian makanan tambahan, dan melibatkan dokter puskesmas guna menangani anak yang sakit," jelasnya.
Rencana BKKBN untuk menjadikan Kota Semarang sebagai pilot project pendataan keluarga, sebagai basis data agar tercipta zero stunting. Sedangkan program pendataan keluarga akan dimulai serentak pada 1 April 2021 mendatang.
Kedepan akan dilakukan kunjungan lapangan guna memverifikasi data kependudukan, seperti jumlah dan jarak anak, angka kemiskinan, keberadaan Ibu hamil, hingga kondisi stunting di suatu keluarga. (Sen)
