Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Kemenag RI Kunjungi Bawaslu Kota Semarang

Januari 26, 2021

SEMARANG, RAKYATJATENG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang dikunjungi tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka koordinasi terkait proses penanganan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag Kota Semarang.

Hal tersebut menindaklanjuti rekomendasi yang dilayangkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Kemenag.

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin menjelaskan, pihaknya menyambut baik kunjungan Inspektorat Jenderal Kemenag RI.

“Kami menyambut baik kunjungan dari rekan-rekan Kemenag RI. Mengenai proses tindak lanjut dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Kemenag, bahwa terdapat dua nama ASN yang terlibat. Dugaan pelanggaran, telah kami proses hingga kami teruskan kepada instansi yang berwenang yaitu KASN,” ujarnya, Selasa(26/1/2021).

Ketua Tim Inspektorat Kemenag RI, Ali Saban, menyampaikan kunjungan ini untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Semarang terkait pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan ASN di lingkungan Kemenag.

“Maksud dan tujuan kami dalam kunjungan ini yaitu untuk berkoordinasi dan menghimpun informasi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN serta bukti-bukti terkait yang melibatkan ASN di lingkungan Kemenag sebagai acuan, kami meindaklanjuti rekomendasi dari KASN,” kata Ali Saban.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini mengatakan, bahwa penanganan pelanggaran netralitas ASN mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 jo UU No. 5 Tahun 2014 jo PP No. 53 Tahun 2010 jo PP No. 42 Tahun 2004 jo SKB No. 05, 800 – 2836, 167, 6, 0314 Tahun 2020, pada Pilkada 2020.

“Bawaslu telah meneruskan ke KASN sebagai instansi yang mempunyai wewenang untuk menyatakan melanggar, kemudian KASN mengeluarkan rekomendasi ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini adalah Menteri Agama RI, namun apabila tidak menjalankan rekomendasi, maka KASN dapat melaporkan ke Presiden RI,” jelasnya. (Sen)

Komentar

VIDEO TERKINI