SEMARANG, RAKYATJATENG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hingga 8 Februari mendatang. Bahkan, seluruh daerah di Jateng dipastikan siap mengikuti PPKM, menyusul tiga eks karesidenan yang telah menerapkan sebelumnya.
"Kami masih menunggu keputusannya (perpanjangan PPKM, Red). Tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya," kata Ganjar, Kamis (21/1).
Ganjar menegaskan, dukungan dari kabupaten/kota terkait penerapan PPKM juga sangat positif. Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan, yakni Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya, namun dalam pelaksanaannya semua kabupaten/kota akhirnya menerapkan.
"Sekarang saja seluruh kabupaten/kota sudah berpartisipasi, sudah 100 persen, terakhir kemarin Kendal. Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan. Solidaritas teman-teman bupati/wali kota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM," jelasnya.
Ganjar meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM tersebut. Sebab, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.
"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun, maka mungkin tidak diperpanjang," jelasnya.
Anggaran Minimal Rp 1 Triliun Disiapkan
Bagaimana dengan kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM? Ganjar menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. Khusunya terkait payung hukum pengalokasian anggaran tersebut.
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," katanya.
Ganjar pun telah memerintahkan jajarannya untuk merasionalisasi beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian. Bahkan, dia sudah meminta persiapan anggaran minimal Rp 1 triliun untuk mengantisipasi dampak-dampak pemberlakuan PPKM.
"Nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," pungkasnya. (rs/bay/per/JPR/JPC)
