SEMARANG, RAKYATJATENG - Keputusan pemerintah pusat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Pulau Jawa dan Bali, membuat beberapa kalangan mengkhawatirkan dampaknya pada perekonomian.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim berharap, kebijakan PSBB Jawa-Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 tidak memupus harapan warga yang sedang mulai bangkit akibat dampak pandemi.
“Ya setidaknya kebijakan ini jangan sampai memupus apa yang sudah diupayakan bangkit oleh Pemerintah Kota Semarang seperti dari sisi perekonomian, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Jadi jangan digebyah uyah,” kata Mualim baru-baru ini.
Mualim menilai upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dengan membatasi kegiatan sekaligus membuka ruang interaksi ekonomi cukup ampuh dalam meredam penularan Covid-19. Sekaligus perlahan-lahan membangkitkan perekonomian.
"Selama ini Pemkot Semarang sudah menjalankan PKM. Kalau dari evaluasi PKM dianggap efektif ya jalankan saja PKM. Akan tetapi mungkin pengawasannya diperketat agar pelaksanaan protokol kesehatan yang selama ini telah berjalan, kembali dilaksanakan secara disiplin,” jelas Mualim.
Mualim berharap pemerintah memahami kultur warga di kawasan Semarang Raya, yang melakukan pembangunan berbasis keguyuban warga.
“Tapi saya mengharapkan Pemerintah Pusat harus memahami, semisal seperti daerah Semarang Raya ini kan kultur masyarakatnya, baik kultur sosial atau ekonominya berakar dari keguyuban. Harapan kami kalau memang ada hal yang bersifat urgent, PKM saja tidak perlu PSBB yang ketat," ujanya.
"Karena tetap kalau PSBB itu yang dikorbankan perekonomian. Dulu waktu PKM yang pertama perekonomian kita terpuruk sangat dalam,” tambahnya. (Sen)
