SEMARANG, RAKYATJATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah awal 2020 telah menginjak gas dalam-dalam menyongsong kemajuan. Hal utama yang mereka pedulikan adalah sektor pendidikan. Yakni menggratiskan biaya sekolah bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri pada tahun ajaran 2020/2021.
Sejumlah sekolah yang terlanjur memberlakukan pembayaran SPP pun mengembalikan kepada wali murid. Pembebasan SPP itu, juga untuk membantu siswa dari kalangan miskin.
”Para siswa-siswi SMA Negeri, SMK, dan SLB bisa menikmati fasilitas (SPP gratis) ini. Selain itu, program SPP gratis ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa, mengurangi drop out, dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah," kata Ganjar.
Bentuk inovasi yang juga turut mengurangi siswa putus sekolah adalah sekolah virtual. Selain juga ada sekolah pembelajaran tatap muka dengan aturan yang ketat, hingga sekolah sekolah cerdas perempuan masa kini (Serat Kartini).
Maka tidak heran jika semakin banyak inovasi, berpotensi pula meraih prestasi. Sederet prestasi diraih Jateng. Seperti, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih juara nasional penurunan kemiskinan.
Tidak hanya itu, OJK juga memberikan penghargaan kepada Jateng sebagai Provinsi Penggerak Program Inklusi Keuangan di Bidang Pendidikan. Bahkan, BNPB memberikan penghargaan kepada Jateng sebagai provinsi yang selalu berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana.
Maret menjadi waktu awal masuknya virus Covid-19 di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo bertindak cepat, seperti menerbitkan surat edaran (SE) terkait peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi virus korona, hingga pendirian posko terpadu.
Pemprov Jateng juga menyiapkan puluhan rumah sakit rujukan untuk kasus korona, pembagian masker, pembagian bansos, dan sebagainya. Program Jogo Tonggo untuk menangani Covid-19 pun diluncurkan. Program ini menjadi salah satu program Pemprov Jateng yang memaksimalkan peran masyarakat. Dengan program utama Jogo Tonggo meliputi kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, serta hiburan.
”Ternyata program Jogo Tonggo sudah berjalan. Masyarakat sudah menerapkan program untuk menjaga masyarakat, baik di bidang seni hiburan, kesehatan, ekonomi, dan sosial keamanan,” ucap Ganjar.
Tidak berhenti di situ, pemprov membagikan Jogo Tonggo Kit kepada seluruh daerah di provinsi ini. Program Jogo Tonggo juga meraih Top 21 Inovasi Pelayanan Publik.
Pandemi masih berlangsung. Banyak warga yang terdampak Covid-19. Ganjar memanfaatkan akun Instagram-nya untuk menjual produk UMKM melalui program LapakGanjar. Program itu benar-benar mampu membangkitkan pelaku UMKM di tengah pasar yang lesu. ”Lapak Ganjar ini memang khusus untuk UMKM di Jawa Tengah,” ungkap Ganjar.
Berbagai langkah cerdas nan inspiratif juga muncul ketika pandemi. Ada gelaran kesenian Panggung Kahanan, Sekolah Virtual, UMKM Virtual Expo (UVO), dan lainnya. Semangat terus bergerak dan berinovasi di tengah pandemi, benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi pemprov bersama pihak terkait lain.
Di tengah musibah Covid-19, Jateng lagi-lagi meraih prestasi. Yaitu menjuarai lomba inovasi daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri. Jateng juga meraih prestasi sebagai daerah produksi beras tertinggi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 5.523.969 ton. Prestasi lain, juara I Provinsi Terinovatif dan menjadi provinsi terbaik keterbukaan informasi.
Di sektor transportasi, sebagai upaya aglomerasi angkutan umum yang menghubungkan sejumlah wilayah juga dilakukan Ganjar. Usai meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng rute Purworejo-Magelang pada Selasa (1/9), rute Solo-Sragen juga diluncurkan pada Kamis (3/9). Selanjutnya, pada 15 Oktober, BRT rute Semarang-Kendal menambah pelayanan dengan melayani rute Kawasan Industri Kendal.
”Untuk penumpang umum tarifnya Rp 4 ribu (per orang). Sementara untuk pelajar, buruh, dan veteran tarifnya Rp 2 ribu (per orang)," jelas Ganjar.
Terakhir, di penghujung tahun, Provinsi Jawa Tengah menjadi juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jateng menyabet empat penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik.
Yang membanggakan, untuk kategori pemerintah daerah, juara I sampai III semuanya diraih Jawa Tengah. Di mana Kabupaten Boyolali menjadi juara I, disusul Kabupaten Banyumas sebagai juara II Provinsi Jawa Tengah sebagai juara III. Sementara, satu lagi penghargaan diraih DPRD Jateng sebagai juara I kategori legislatif daerah. (ks/lin/top/JPR/JPC)
