SEMARANG, RAKYATJATENG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tak tergesa-gesa melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021. Evaluasi dan peraturan ketat diterapkan, menyusul munculnya klaster SMK Negeri Jawa Tengah.
“Jateng punya pengalaman belajar tujuh sekolah (simulasi tatap muka) baik, kemudian naik 36 (sekolah) baik, akan tetapi ada satu sekolah seperti itu. Jateng tak tergesa-gesa buka sekolah rame-rame. Kita ikuti perkembangan Covid-19. Kita akan ketat membuat SOP dan peraturan, jika harus lakukan tatap muka,” jeas Ganjar seusai memimpin Rapat Penanggulangan Covid-19, Senin (7/12/2020).
Dikatakan, saat ini 151 siswa SMK Negeri Jateng yang terpapar Covid-19 sedang diisolasi. Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan tracing kepada kontak erat siswa. Ganjar menduga, asal paparan Covid-19 berasal dari pengajar. Oleh karenanya, ia mewanti-wanti guru untuk melapor ketika hendak bepergian.
“Kepada guru-guru, kalau Anda piknik, Anda keluar, harus lapor ke kita. Semua wajib tes, biar tidak klaster seperti ini. Siswanya bisa disiplin, kalau orang yang keluar masuk termasuk guru tidak, akan membahayakan kita semua,” tegasnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Hari Wuljanto mengatakan, siswa SMKN Jateng yang terpapar diisolasi di beberapa tempat. Lima orang di antaranya, dinyatakan sembuh setelah dikarantina di rumah dinas walikota, 22 orang diisolasi di BPSDMD, dan sisanya di kampus SMKN Jateng Jalan Brotojoyo Semarang.
Terkait pembelajaran semester genap 2021, ia menyebut tetap dilaksanakan dengan konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ). Adapun, pembelajaran tatap muka (PTM) dilakukan dengan selektif.
“Terkait pembelajaran tatap muka (PTM) di Jateng, sesuai instruksi gubernur tidak akan serentak. Tetapi bertahap, terbatas dan bergilir. Karena angka Covid-19 kita kan lumayan, harus berhati-hati. Semester genap 2021, Jateng pembelajaran dengan melanjutkan PJJ, untuk PTM selektif sekali,” ungkapnya.
Hari menyebut, untuk mempersiapkan semester genap 2021, pihaknya telah melakukan beberapa langkah. Di antaranya, melakukan evaluasi sekolah yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan.
Tak cukup evaluasi, sekolah yang hendak PTM juga diharuskan melakukan presentasi. Jika dinilai tidak siap oleh Cabang Dinas Pendidikan, maka sekolah tersebut tak diizinkan menyelenggarakan PTM.
Selain itu, pihaknya juga akan menetapkan pedoman yang mutlak diikuti oleh manajemen sekolah. Hari menyebut, hanya sekolah yang dinilai siap saja yang bisa melakukan PTM.
“Selain itu, (PTM) dilakukan dengan terbatas, misal SMKN 3 (Semarang) jumlahnya 1.500 (orang), yang boleh masuk 100 (orang), lainnya PJJ. Kemudian bergilir, yang PTM 100 (orang) bergantian dengan siswa lain. Kemudian diizinkan orang tua. Kalau tidak ya PJJ saja,” urainya. (*)
