Masa Tenang, Petahana Dilarang Politisasi Program Pemerintah

Desember 5, 2020
Belum ada gambar

SEMARANG, RAKYATJATENG – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah melarang petahana melakukan politisasi program-program pemerintah pada masa tenang pilkada, 6—8 Desember 2020 setelah berakhirnya masa kampanye.

“Kami minta kepada para pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tak melakukan politisasi program-program pemerintahan,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Fajar Saka di Semarang, Jumat (4/12/2020).

Menurut dia, program dan kegiatan pemerintahan jangan digunakan untuk kepentingan politik golongan tertentu, baik itu dari sisi kebijakan, program, maupun anggaran. Hal ini jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan dukung-mendukung pasangan calon.

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebut bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dalam Ayat (3) Pasal 71 UU Pilkada disebutkan bahwa bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Petahana yang melanggar, menurut dia, bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU kabupaten/kota.

Terkait dengan hal itu, Bawaslu Provinsi Jateng bersama 21 bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah melakukan berbagai pencegahan agar tidak ada politisasi program pemerintah.

“Kami sudah berkirim surat kepada bupati dan wali kota di 21 kabupaten/kota untuk menunda pembagian bantuan sosial dan/atau bantuan sejenisnya pada masa tenang,” ujarnya.

Ke-21 kabupaten/kota yang menggelar pilkada adalah Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, dan Kota Surakarta.

Komentar

VIDEO TERKINI