Hak Politik Wahyu Setiawan Tak Dicabut, Jaksa KPK Ajukan Banding

Agustus 31, 2020

JAKARTA, RAKYATJATENG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina.

Ini karena PN Tipikor Jakarta hanya menjatuhkan hukuman enam tahun penjara terhadap Wahyu dan empat tahun penjara kepada Agustiani, terkait kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, tanpa mencabut hak politiknya.

“Hari ini Tim JPU telah menyatakan upaya hukum banding dalam perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina,” kata Jaksa Takdir Suhan dikonfirmasi, Senin (31/8).

Takdir menyampaikan, Jaksa KPK tengah menyusun memori banding terhadap penerima suap upaya pemulusan PAW mantan Caleg PDIP Harun Masiku. Alasan upaya banding ini ditempuh, salah satunya karena hak politik kedua terdakwa, yakni Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio tidak dicabut setelah menjalani pidana pokok.

“Salah satunya terkait pencabutan hak politik yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim,” papar Takdir.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Wahyu dinilai terbukti menerima suap dari kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri senilai Rp 600 juta.

“Mengadili satu, menyatakan Wahyu Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan kesatu primer, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua,” kata Ketua Ketua Majelis Hakim, Susanti Arsi Wibawani membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (24/8).

Selain pidana penjara, Wahyu juga dijatuhkan hukuman denda senilai Rp 150 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan badan selama empat bulan.

Komentar