Ganjar Sidak ke Kantor Disdikbud Jateng, Respons Komplain Soal PPDB

  • Bagikan
Gubernur Ganjar menyempatkan diri untuk berbincang dengan orang tua yang melakukan aduan tentang kendala pendaftaran, Rabu (17/6).

SEMARANG, RAKYATJATENG – Di hari pertama pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) daring Provinsi Jateng, Rabu (17/6), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng. Gubernur ingin melihat proses PPDB daring, setelah sebelumnya sempat banyak komplain dan server error.

Ganjar menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat server PPDB sempat sulit diakses. Pertama, karena kuota yang disediakan sebanyak 300.000 sudah habis pada pukul 10.30. Tapi masalah tersebut sudah teratasi setelah ada permintaan ke Kemendagri untuk penambahan kuota sampai 1 juta.

“Kedua, ini adalah hari pertama, ternyata image-nya masih cepat-cepatan seperti tahun lalu. Maka saya sampaikan jangan cepat-cepat, santai saja, waktunya masih ada. Kita sudah perbaiki sistem,” kata gubernur di kantor Disdikbud Provinsi Jateng.

Selain itu, banyak komplain terkait kartu keluarga (KK). Ganjar menuturkan aturan tahun ini untuk KK minimal satu tahun. Saat sidak di kantor disdikbud, Ganjar mendapati sejumlah orang tua yang konsultasi terkait KK tersebut. Ada masyarakat yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang, tapi baru menetap dan memiliki KK. Alhasil mereka gagal memenuhi syarat KK minimal satu tahun.

“KK ini satu modus, ingin dapat itu (kuota, Red) terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, monggo. Tapi ada yang bilang sudah sejak kecil (menetap di Semarang, Red) lho Pak, tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada (alasan itu, Red),” papar Ganjar didampingi Kepala Disdikbud Provinsi Jateng Jumeri.

Gubernur juga kembali menyinggung soal integritas atau kejujuran orang tua dalam menginput data PPDB. Menurut dia, ini saatnya para orang tua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah.

“Silakan konsultasi, asal jangan bohong. Kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan. Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah, tetapi soal kita belajar berintegritas,” tegasnya.

Untuk petugas disdikbud sendiri, Ganjar juga mengingatkan agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain maupun konsultasi. “Tolong nanti sediakan ruangan lengkap dengan pembatas transparan dan tetap bisa jaga jarak. Kalau terlalu dekat, kasihan,” pungkas Ganjar. (bay/ria)

(rs/bay/ria/per/JPR/JPC)

  • Bagikan