Pemkot Surakarta Hanya Mampu Bayar Gaji TKPK dan Linmas sampai Agustus

Juni 17, 2020

SOLO, RAKYATJATENG – Pemkot Surakarta dipastikan tidak dapat membayar gaji tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK) dan satuan perlindungan masyarakat (linmas) mulai September mendatang. DPRD meminta pemkot segera menyusun strategi agar pegawai kontrak tersebut dapat menerima haknya.

Komisi I DPRD Surakarta menggelar pertemuan dengan seluruh lurah dan camat untuk membahas rasionalisasi anggaran, pekan lalu. Hasilnya dari seluruh anggaran untuk kelurahan dan kecamatan, terdapat pemangkasan sebesar Rp 25 miliar. Dengan pemotongan tersebut terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sekitar Rp 10 miliar.

“Angka tersebut untuk membayar gaji linmas, penarik sampah, dan TKPK di kelurahan dan kecamatan. Itu baru info riil dari camat dan lurah, belum OPD (organisasi perangkat daerah) lain,” terang Ketua Komisi I DPRD Surakarta Suharsono, kemarin.

Idealnya, lanjut Suharsono, gaji TKPK dan penarik sampah dianggarkan hingga 14 bulan. Namun, setelah rasionalisasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, pemkot hanya mampu membayar hingga delapan bulan. Sehingga mulai September mendatang dipastikan tidak ada anggaran gaji untuk TKPK, penarik sampah, dan linmas.

“Solusinya, kami nanti cepat-cepat rapat dengan counterpart. Hasil rapat itu segera disampaikan ketua DPRD selaku ketua Banggar (badan anggaran). Jika nanti ada perubahan, diharapkan itu menjadi prioritas,” ucapnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Surakarta Hartanti mendesak pemkot untuk segera menyelesaikan persoalan gaji TKPK, penarik sampah, dan linmas. “TKPK dan linmas itu yang utama karena ini gaji ya. Saya hanya menyarankan saja agar mereka segera mendapatkan haknya,” katanya.

Terpisah, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo membenarkan tidak sanggupnya pemkot membayar gaji TKPK, linmas, dan petugas sampah. Sebagai solusi, dia akan segera menyusun persiapan untuk APBD Perubahan.

Komentar