KLATEN, RAKYATJATENG – Proyek Tol Solo-Jogja dipastikan berlanjut di tengah pandemi Covid-19. Ini ditandai dengan akan digelarnya rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah, besok Rabu (17/6) pagi.
Rapat akan digelar online, diikuti 72 peserta. Termasuk 49 kepala desa (kades) dari 10 kecamatan yang wilayahnya terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Rencananya, rapat juga diikuti empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Klaten. Yakni dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK), dinas pertanian ketahanan pangan dan perikanan (DPKPP), dinas perhubungan (dishub), serta dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPU PR).
Kades yang diundang yakni dari Kecamatan Delanggu, Polanharjo, Klaten Utara, Karanganom, Ngawen, dan Kebonarum. Termasuk dari Kecamatan Karangnongko, Jogonalan, Manisrenggo, dan Prambanan. Plus sembilan tokoh masyarakat dan satu LSM lingkungan.
“Teknis pelaksanaannya masih kami bahas. Karena kalau rapat online, pihak desa belum siap. Mungkin dikumpulkan di masing-masing kecamatan atau pendapa pemkab Klaten. Yang jelas, ini acara dari provinsi. Kami hanya menyiapkan sarananya saja,” terang Kepala DLHK Klaten Srihadi, kemarin.
Rapat penilaian amdal ini merupakan tahap paling awal dari proyek tol. Di sini akan diterima masukan-masukan dari berbagai pihak. Terutama dampak yang ditimbulkan di masing-masing wilayah. Srihadi menyebut, penyusunan dokumen amdal Tol Solo-Jogja butuh masukan dan saran dari berbagai pihak. Terutama pemerintah kecamatan dan desa yang dilintasi.
“Ini tahapan awal dan bagian dari penyusunan dokumen. Setelah proses amdal, dilanjutkan sosialisasi, konsultasi publik, hingga pembebasan lahan. Prosesnya masih panjang,” urainya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Klaten Wahyu Prasetyo menambahkan, seluruh tahapan proyek Tol Solo-Jogja sudah disusun jadwalnya. Namun setelah ada pandemi Covid-19, jadi tertunda beberapa bulan.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Solo, tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, hingga pengadaan tanah guna proyek tol sejatinya diagendakan 19-27 Maret. Namun tertunda karena pandemi Covid-19. “Pembahasan terkait amdal ini merupakan bagian kecil dari agenda tim komisi amdal. Kami juga masih menunggu penetapan lokasi (penlok) tol,” bebernya. (ren/fer/ria)
(rs/ren/per/JPR)
