Mendagri: Sangat Kecil Kemungkinan Pilkada Serentak Digelar September

JAKARTA, RAKYATJATENG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tiga opsi jadwal penundaan Pilkada serentak 2020. Hajatan demokrasi lima tahunan sejumlah daerah itu seharusnya digelar pada Semptember 2020 ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, hajatan Pilkada serentak itu kecil kemungkinan bisa digelar pada September 2020 ini. Hal ini karena mewabahnya virus Korona atau Covid-19 di tanah air.

“Kalau kita melihat pada tren (pesebaran Korona di Indonesia) sepertinya saat ini agak sulit dilaksanakan Pilkada September nanti,” ujar Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR secara virtual di Jakarta, Selasa (14/4).

Adapun saat ini KPU telah ‎menunda tiga tahapan di Pilkada serentak September 2020, seperti pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan dan perekrutan petugas pencocokan dan penelitian (Coklit).

Sehingga menurut Tito, adanya penundaan tiga tahapan pilkada tersebut akan berpengaruh terhadap tahapan Pilkada yang lainnya. Sehingga ini akan berefek penundaan jadwal pencoblosan yang akan dilakukan September 2020 ini.

“Tentu saja penundaan ini akan berdampak pada tahapan lainnya, termasuk tahapan puncak yaitu pemungutan suara,” katanya.

Oleh sebab itu menurut Tito, memang dibutuhkan skenario penundaan hajatan Pilkada serentak 2020. Termasuk tiga skenario yang telah dipaparkan oleh KPU terkait penundaan Pilkada.

“Sehingga kita mencoba untuk melihat pilihan skenario-skenario untuk waktu pelaksanaan pilkada yang lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, karena Indonesia terdampak virus Korona, maka pihaknya telah memiliki tiga opsi untuk penundaan Pilkada yang akan diselenggarakan September 2020 ini.

Arief mengatakan opsi pertama penundaan pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020. Kemudian opsi kedua adalah Pilkada dilakukan di 17 Maret 2021. Selanjutnya opsi ketiga Pilkada serentak dilakukan pada 29 September 2021.

Jika nanti Pilkada diputuskan untuk ditunda. Maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)‎ sebagai legitimasi hukumnya. Sebab tahapan dan penyelenggaran Pilkada 2020 ini telah dituangkan dalam UU Nomor10/2016 tentang Pilkada. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Sonny Wakhyono