Musrenbang Pati 2021 Digelar Secara Online

April 5, 2020

PATI, RAKYATJATENG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten Pati, digelar hari ini. Kegiatan itu dilakukan secara online melalui Group Whatsapp dan Facebook.Bupati Pati Haryanto mengikuti jalannya video conference Musrenbang bersama jajaran terkait di ruang Command Center Kantor Setda Kabupaten Pati.Bupati mengungkapkan, Musrenbang online ini dilaksanakan untuk menyikapi perkembangan wabah Covid-19 di Kabupaten Pati, sekaligus juga untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Maret 2020 Nomor 440/2552/SJ tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.Bupati menyebut, Munsrenbang ini merupakan media perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan mengacu pada visi dan misi yang telah tertuang kami dalam Peraturan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.”Mengingat pendapatan yang kita peroleh itu lebih besar daripada perencanaan sehingga untuk perencanaan pembangunan 2021, kita akan fokus pada skala prioritas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati,” ungkapnya.Pihaknya menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga dari tahapan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, yang mengambil tema “Merata Bersama”.”Maksudnya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah menuju pembangunan yang inklusif, memenuhi pelayanan dasar dengan menjaga lingkungan yang berkelanjutan,” jelas Haryanto.Ada tiga isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang akan diusung di dalamnya. “Adapun pelaksanaannya akan dilakukan bersama-sama melalui program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pati”, tegasnya.Tiga prioritas itu, yang pertama ialah pemerataan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.Kedua, peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Dan ketiga ialah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik terintegrasi.

Komentar