Jika Benar, Kota Tegal Pertama di Indonesia yang Dilockdown

  • Bagikan

TEGAL, RAKYATJATENG – Hingga kini, rencana Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang akan mempertegas pemberlakukan local lockdown di Kota Tegal terus menuai polemik. Sebelumnya Dedy Yon menegaskan akan memperluas jangkauan local lockdown, dengan menutup akses-akses perbatasan menuju ke Kota Bahari.

Penegasan itu diungkapkan Wali Kota saat jumpa pers di Pendapa Ki Gede Sebayu, Rabu (25/3) malam. Meski mengaku dilematis, Dedy Yon lebih memilih opsi itu untuk menyelamatkan warga dan masyarakatnya, setelah ada salah satu pasien dalam pengawasan (PDP) yang diisolasi di RSUD kardinah positif terinfeksi virus corona (covid-19).

Menurut Dedy, setelah ada kepastian salah satu warganya yang berumur 34 dari Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur positif corona, dia akan mengambil langkah-langkah serius. Dia meminta warga dan masyarakat Kota Tegal memahami kebijakan Pemkot Tegal, yang bagi dirinya pun merupakan hal yang pahit.

“Kota Tegal saya nyatakan darurat, karenanya penanganannya harus serius. Jadi, untuk Kota Tegal rencannya akan diberlakukan full local lockdown, dan yang dibuka hanya akses provinsi dan nasional,” tegasnya.

Full lockdown, beber Wali Kota, adalah memagari akses-akses masuk menuju Kota Tegal di sejumlah perbatasan. Tak tanggung-tanggung, penutupan jalan itu tidak lagi menggunakan water barrier seperti yang saat ini digunakan untuk menutup akses keluar masuk ke Alun-alun dan Jl. Ahmad Yani,

“Kita akan menggunakan MBC beton. Sehingga tidak ada masyarakat yang membuka, karena kira-kira berat 1 MBC beton sekitar 2 ton,” tambah Dedy.

Dedy mengatakan penutupan yang direncanakan mulai 30 Maret hingga 30 Juli itu, butuh kekompakan seluruh warga dan masyarakat Kota Tegal. “Mohon masyarakat untuk memahami, saya pribadi dilematis. Bahkan kalau saya bisa suruh memilih, lebih baik saya dibenci daripada maut menjemput mereka.”

Kebijakan Dedy Yon tidak hanya sebatas wacana. Setelah jumpa pers malam, paginya tiga armada pemadam kebakaran (blankwir) melakukan penyemprotan disinfektan skala besar ke Alun-alun, GOR Wisanggeni, Pasar Pagi, Balai Kota Lama (Komplek DPRD Kota Tegal), dan sejulah lokasi-laokasi lainnya.

Tempat-tempat itu dipilih Dedy, karena disinyalir masih sering digunakan untuk tempat berkumpul sejumlah warga. Penyemprotan disinfektan skala besar yang menggandeng personel TNI itu, akan dilakukan secara berkala ke area-area publik lainnya.

Sebelumnya untuk meminimalisasi berkumpulnya warga dan masyarakat di malam hari, Pemkot Tegal juga sudah mematikan lampu penerangan jalan umum (PJU). Pemadaman lampu PJU itu dilakukan di sejumlah ruas-ruas jalan protokol yang biasanya ramai. Sehingga di malam hari, Kota Tegal berubah gelap gulita.

Meski dianggap tergesa-gesa, kebijakan local lockdown itu juga mendapat dukungan berbagai pihak. Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro misalnya. Dia mendorong Pemkot Tegal mengalihkan anggaran-anggaran yang tidak terlaksana pada tahun ini.

Pengalihan itu bisa dianggarkan untuk dana pencegahan dan penanganan coronavirus disease 2019 (covid-19) atau virus corona di Kota Tegal. Menurutnya, itu bisa segera dilakukan bila anggaran tak terduga Rp2 miliar di APBD masih kurang.

“Misalnya, dari anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, makan dan minum, baik Pemkot maupun DPRD,” kata Ketua DPRD Kusnendro usai memimpin Rapat Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kota Tegal di Gedung DPRD, Jalan Pemuda, Kamis (26/3) kemarin.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua DPRD Habib Ali Zaenal Abidin. Habib Ali mengatakan dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 harus dilaksanakan dengan anggaran memadai. Tidak boleh ada kata keterbatasan anggaran, dengan catatan tetap menggunakan prosedur yang benar, serta didahului rekomendasi yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal.

“Sesuai informasi dari saat rapat koordinasi, sesuai surat edaran dari pemerintah pusat, bisa menggunakan anggaran DAK nonfisik,” jelas Habib Ali.

Untuk pemberian bantuan sosial, Habib Ali meminta, agar pelaksanaannya didahulukan, misalnya pemberian bantuan sembako bersubsidi. Habib Ali juga mengusulkan adanya pemotongan gaji pejabat Pemkot Tegal ataupun anggota Dewan tidak hanya sebulan gaji.

Jika benar diterapkan karantina wilayah di Kota Tegal, ini akan menjadi kebijakan pertama lockdown di Indonesia. Karena sampai saat ini, Pemerintah Pusat pun masih menimang-nimang usulan untuk melockdown Tanah Air, termasuk Jakarta. Kita tunggu saja. (muj/zul/radartegal)

  • Bagikan