Ganjar: Perkindo akan Menjadi Agen Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

  • Bagikan

SEMARANG, RAKYATJATENG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi anggota dan pengurus Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) yang berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Komitmen itu disepakati dalam Rakernas III dan Gala Dinner Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) di Hotel Santika Premiere, Jl Pandanaran, Rabu (4/9) malam.

Saat membuka acara, Ganjar menyatakan, Perkindo ternyata sudah siap memasuki era kompetisi yang menuntut adaptasi, kompeten, serta tersertifikasi dengan membangun SDM unggul.

Surprisenya, kata Ganjar, dengan membuat perubahan besar yang bernama revolusi. Komitmen anti korupsi yang ditunggu rakyat itu makin membuat para konsultan lebih bertanggungjawab, jujur, transparan dan akuntabel. Sehingga memiliki bargaining yang lebih baik. “Godaan” yang biasa muncul pun akan dicegah sejak awal.

“Perkindo akan menjadi agen pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hasil pekerjaan konsultan pun akan lebih bagus, berkualitas dan awet. Efisiensi anggaran pun akan terjadi. Ini sesuatu yang progresif. Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Perkindo ini,” katanya.

Ganjar juga berpesan, agar anggota Perkindo mau melaporkan kalau ada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau ada kelompok kerja (Pokja) yang mencoba melalukan korupsi dan gratifikasi dalam meloloskan perusahaan tertentu.

“Nanti kita langsung panggil dan berhentikan bila terbukti,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo), Catur Wibowo mengatakan para penyedia jasa konsultan konstruksi diakuinya, saat ini masih belum mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Dalam praktek keseteraan, menurutnya masih jauh diharapkan.

“Penyedia jasa konsultan hingga saat ini masih sebagai pihak yang dikalahkan. Ketika penyedia jasa terlambat melakukan penyelesaian maka dikenakan sanksi, namun bila user atau si pengguna terlambat membayar tidak dikenakan sanksi, ini sangat terbalik,” ujarnya.

Masalah keadilan, lanjut Catur, dimana saat ini masih banyak terjadi ketimpangan khususnya pelaksanaan lelang, regulasi dan kontrak konsultansi yang tidak memiliki nilai keadilan.

Dikatakan juga, pemenang tender atau lelang setiap tahun relatif sama, sehingga perusahaan yang baru banyak yang kalah dalam pelelangan konstruksi.

“Pemenang tender itu-itu saja, karena pembuktian instrumen kualifikasi belum berjalan semestinya,” terangnya.

Bahkan menurutnya, ia menemukan satu perusahaan atau badan usaha yang sudah berpengalaman namun tidak masuk dalam instrumen kualifikasi, bisa mendapatkan 50 paket pekerjaan dalam satu tahun.

“Perusahaan ini kami duga perusahaan yang kantornya dalam tas atau perusahaan yang dapat dipinjam-pinjamkan. Pada sisi yang lain ada perusahaan baru yang memiliki staf, tenaga ahli dan kantor yang jelas kalah karena jumlah pengalaman,” katanya.

Atas dasar tersebut, dalam berkarya pihaknya akan terus sikap taat pada aturan, bertindak bijak dan anti korupsi dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

“Di era ini kami harus dapat beradaptasi dan selalu berinovasi terhadap berbagai perubahan lingkungan ekonomi,” jelasnya. (hms/yon)

  • Bagikan