Ruang Kerja Bupati Muara Enim Disegel dan Dijaga Polisi Bersenjata Lengkap
MUARA ENIM, RAKYATJATENG - Aktivitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim tetap berjalan normal pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan pengusaha ternama RB serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruangan (PUPR) Muara Enim, pada Senin (2/8) sekitar pukul 21.00 WIB.
Hanya saja ada yang berbeda yakni pada ruang kerja Bupati Muara Enim yang berada di gedung Bappeda disegel penyidik KPK dan dijaga ketat anggota polisi berseragam lengkap dan senjata laras panjang.
Begitu juga ruangan Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (PUPR) berlokasi di kawasan perkantoran Islamic Centre, juga telah disegel petugas KPK.
Ruangan tersebut juga dijaga ketat petugas Polisi mengenakan seragam lengkap dan senjata laras panjang. Penyegelan ruang kerja bupati dan ruang Kabid Dinas PUPR dilakukan secara serentak pada Senin (2/9) pukul 21.00 WIB.
Terpisah, rumah dinas jabatan Bupati Muara Enim, Balai Agung Serasan (BAS) yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Muara Enim juga mendapatkan pengamanan ekstra ketat dari petugas Satpol PP Pemkab Muara Enim.
Hanya orang tertentu saja yang diperlolehkan masuk menuju rumah dinas tersebut. Sementara masyarakat umum dan awak media tidak diperbolehkan masuk.
“Maaf pak, saat ini pak Bupati tengah tidak ada ditempat, maka bapak tidak diperbolehkan masuk,” jelas petugas Satpol PP yang melakukan penjagaan di Pos Piket rumah jabatan bupati tersebut.
Akibatnya awak media tidak bisa mendekati rumah dinas tersebut. Padahal kedatangan awak media ke rumah dinas tersebut untuk memastikan, apakah ruang kerja bupati yang berada di rumah dinas tersebut ikut disegel atau tidak oleh petugas KPK.
Meski aktivitas pemerintahan Pemkab Muara Enim berjalan normal, namun para pejabatnya pada enggan untuk memberikan penjelasan kepada awak media.
Termasuk Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI juga enggen berkomentar. “Aktifitas pemerintahan berjalan normal, namun masalah OTT tersebut saya belum tahu,” jelas Sekda singkat saat ditanya awak media ketika melihat ruangan kerja bupati yang disegel KPK.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Muara Enim dari Fraksi Partai Demokrat, Dwi Windarti SH MHum, yang dimintai tanggapannya terkait kasus OTT tersebut mengaku sangat prihatin.
“Kami merasa prihatin atas kejadian ini, mudah- mudahan pak Ketua DPC Partai Demokrat Muara Enim selalu diberi kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi cobaan yang menimpanya. Kami sendiri belum mengetahui secara persis permasalahan ini,” jelas Dwi yang berhasil dihubungi awak media, Selasa (3/9).
Hal senada juga diutarakan mantan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar. “Saya prihatin atas kejadian OTT ini, karena sebelumnya tidak ada apa apa,” jelas Muzakir singkat saat dihubungi awak media melalui ponselnya, Selasa (3/9). (tim/jpnn)
