DPRD Kabupaten Pekalongan Hasilkan 67 Perda

PEKALONGAN, RAKYATJATENG - DPRD Kabupaten Pekalongan masa bakti 2014-2019 berhasil menghasilkan 67 peraturan daerah (Perda), 12 di antaranya Perda Inisiatif.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun, saat bersilaturahmi dengan wartawan di RM Kampung Damai, baru-baru ini.
Dikatakan, DPRD sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama kepala daerah; fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah; dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Tiga tupoksi DPRD, pertama ‘budgeting’ atau penganggaran. DPRD membahas APBD bersama eksekutif. Menghasilkan APBD setiap tahunnya. APBD dibahas bersama dengan Bupati. Tentu visi misi Bupati Pekalongan tercakup di dalam APBD,” terang Hindun.
Untuk fungsi pengawasan, ujar Hindun, di antaranya mengawasi jalannya perda yang sudah dihasilkan DPRD bersama eksekutif. Fungsi ketiga, lanjut dia, adalah fungsi legislasi, yakni membuat perda.
Diterangkan, ada dua perda. Pertama, perda yang diusulkan eksekutif, dan kedua perda yang diusulkan oleh DPRD atau perda inisiatif. Dua raperda itu, baik usulan eksekutif maupun DPRD, akan dibahas bersama oleh DPRD dan eksekutif. Raperda ini disetujui bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi perda. (ap5/RP)