Rapsel Ali: Empat Partai Layak Dapat Jatah Menko

Juli 4, 2019
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – Politisi partai Nasdem Muhammad Rapsel Ali mengatakan bahwa ada empat partai yang layak mendapatkan jatah kursi Menteri Koordinator (Menko) di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Keempat parpol itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan PKB.”Keempat partai politik itu telah berjasa memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin,” ujar Rapsel Ali yang juga menantu Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin kepada Fajar.co.id, Kamis (4/7).Selain itu, kata Rapsel, setelah memenangkan pun, ke depan partai-partai ini juga punya kewajiban mengawal seluruh program pemerintahan dan kenegaraan. “Sehingga sudah selayaknya mendapat posisi Menko,” tutur pria yang lolos ke Senayan pada Pileg 2019.Meski begitu, Rapsel mengatakan bahwa legitimasi politik dan profesionalisme tentunya menjadi pertimbangan khusus presiden dalam menggunakan kewenangan prerogratifnya. “Kita serahkan semuanya kepada Pak Jokowi untuk menunjuk siapa yang layak menduduki jabatan Menko itu,” ujar pendiri Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).Meski begitu, Rapsel tidak menyebutkan sosok kader dari empat parpol itu yang layak duduk di kursi Menko.Sebelumnya Presiden Jokowi mengusulkan menambah satu kelembagaan kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Kementerian yang bakal fokus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.Rapsel pun mendukung ide pembentukan Kementerian Investasi yang dinilai solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.”Saya sangat setuju dengan usul presiden agar ditambah lagi satu kelembagaan kementerian yang baru, yaitu Kementerian Investasi, agar bisa lebih fokus dan mampu memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Pembina DPP Institut L9 ini.Lelaki asal Selayar ini menilai sudah sepatutnya negara membuat terobosan brilian dalam hal kelembagaan ekonomi. Satu hal yang juga menurutnya perlu dibentuk adalah Kemenko Infrastruktur.“Saya mengusulkan juga dibentuk satu lagi lembaga koordinasi kementerian yang baru, yaitu Kemenko Infrastruktur. Kemenko Infrastruktur ini selain punya kemampuan akselarator pembangunan, juga mampu mengatasi kendala-kendala teknis di lapangan sebagaimana yang terjadi selama ini,” jelasnya.Dia mengatakan bahwa Menko infrastruktur nantinya membawahi beberapa kementerian terkait, yaitu PUPR, Bappenas, Perhubungan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).”Paling baik lagi jika Kemenko Infrastruktur ini ditunjang oleh lembaga keuangan khusus infrastruktur. Sebaiknya Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dimerger saja menjadi Bank Infrastruktur, selain bisa lebih fokus juga bank tersebut menjadi bank berskala nasional, daerah tak perlu ragu dan khawatir sahamnya tergerus, malah devidennya tentu lebih besar karena putaran nasional lebih cepat daripada putaran lokal daerah,” papar Rapsel yang juga Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).”Terbentuknya Kemenko Infrastruktur juga sangat menunjang tugas dan fungsi pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota negara,” imbuhnya. (yon)

Komentar

VIDEO TERKINI