Tiga Instansi Pemprov Jateng Maju Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Juli 1, 2019

SEMARANG, RAKYATJATENG – Dinas Pekerjaan Umum, Sumberdaya Alam dan Tata Ruang (DPUSDA Taru), RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, RSJD Surakarta, bersama 22 pemerintah kabupaten/ kota di Jateng akan mengikuti Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (9/7/2019).Agar mendapatkan masukan, tiga instansi itu memaparkan rencana inovasinya kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerja, Senin (1/7/2019).Direktur RSUD Margono Haryadi Ibnu Junaedi memaparkan program aplikasi yang diberi nama Tele Apik (Teyeng Ndeleng Antrean Pendaftaran lan Poliklinik). Aplikasi itu untuk memudahkan pasien melihat antrean melalui android maupun website.“Aplikasi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan dan sedang memanfaatkan pelayanan kesehatan di ruang pendaftaran maupun di poliklinik, sehingga pasien dapat memperhitungkan estimasi waktu untuk mendapatkan pelayanan,” katanya.Dikatakan, aplikasi itu merupakan pengembangan dari sistem registrasi online yang telah dimulai awal tahun ini. Aplikasi itu untuk menyempurnakan estimasi waktu pelayanan yang telah tercantum dalam sistem registrasi online. Menurut dia, kunjungan rawat jalan dalam sehari rata-rata antara 900-1.000 pasien dengan layanan 19 klinik yang terdiri atas spesialis dan subspesialis.Aplikasi tersebut akan memudahkan mobilisasi pasien. Dalam registrasi online, sebenarnya sudah ada estimasi waktunya. Namun saat ini pelayanan kadang lebih cepat dari estimasi tersebut.“Dengan Tele Apik ini dari rumah pun, pasien bisa melihat nomor antrean di pendaftaran, di poliklinik juga bisa dilihat sudah sampai nomor antrean berapa,” jelasnya.Sementara itu, Direktur RSJD Surakarta Agustini Chirstiawati memaparkan kepada gubernur tentang aplikasi Payjem Pas Ngamuk (Pelayanan Jemput Pasien Ngamuk). Aplikasi itu didasari atas keresahan lembaganya yang melihat ketika penjemputan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak sesuai prosedur.

Komentar