Soal Pasar Banjarsari, Ini Harapan DPRD Kota Pekalongan

Juni 21, 2019
Belum ada gambar

PEKALONGAN, RAKYATJATENG – Komisi B DPRD Kota Pekalongan, menggelar rapat kerja dengan eksekutif membahas rencana pembangunan kembali Pasar Banjarsari, Rabu (19/6). Salah satu yang menjadi pokok pembahasan yakni terkait pengajuan bantuan ke pusat senilai Rp200 miliar. DPRD melihat, pihak eksekutif yakin bahwa bantuan yang diajukan akan disetujui dan turun pada tahun 2020 mendatang untuk kemudian digunakan pembangunan pasar. Namun DPRD mengingatkan agar eksekutif tetap menyiapkan opsi-opsi sebagai antisipasi jika bantuan tidak turun sesuai dengan harapan baik dari segi jumlah maupun waktu.Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan mengatakan, opsi-opsi yang harus disiapkan sebagai antisipasi salah satunya lewat penganggaran di APBD. “Saya khawatir usulan Rp200 miliar itu tidak cair. Saya melihat eksekutif sangat yakin bahwa itu akan cair sesuai harapan tapi bagaimana kalau tidak, itu harus diantisipasi. Paling tidak tahun 2020 harus ada penganggaran untuk pembangunan pasar,” tuturnya.Alasan kekhawatiran yang disampaikan Budi, didasarkan pada beberapa kondisi saat ini. Salah satunya urusan dengan pihak ketiga, yakni investor yang membangun mal, sampai saat ini belum tuntas. “Urusan dengan PT DISC (Dian Insan Sarana Cipta) bisa saja tidak selesai. Padahal pemerintah pusat tidak mau memberi bantuan kalau ini masih menjadi sengketa,” tambahnya.Pada intinya, Budi meminta agar Pemkot menyiapkan beberapa opsi sebagai antisipasi. Sebab masyarakat sudah mencatat janji Pemkot Pekalongan yang menyebut bahwa pasar akan kembali berdiri pada 2020. “Harus ada plan A dan plan B. Karena tahun 2020 kami ingin agar pasar ini sudah selesai dibangun,” harapnya.Ketua Komisi B, Jecky Zamzami menambahkan, kekhawatiran terkait dengan bantuan dari pusat pasti muncul. Meskipun sudah diyakinkan bahwa pembangunan Pasar Banjarsari masuk prioritas dalam Musrenbangnas namun tidak diketahui pasti prioritas pembangunan untuk kapan. “Bisa saja bantuan diberikan, tapi tidak tahun 2020. Bisa saja dari pusat minta dipending dulu. Ini perlu antisipasi apalagi dipending melebihi tahun 2020,” katanya.

Komentar

VIDEO TERKINI