Sistem Zonasi PPDB 2019: Jateng 100 Persen Gunakan Permendikbud

Juni 17, 2019
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – Peringatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy agar daerah tak mengutak-atik aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mendapat respons. Perlahan, daerah akan menyesuaikan diri dengan garis kebijakan pemerintah pusat.Dua daerah yang terungkap memodifikasi Permendikbud PPDB adalah DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng). Keduanya menghadapi situasi yang berbeda. Namun, karena ada “teguran” dari pusat, mereka memilih untuk menyesuaikan.Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menyatakan akan membenahi petunjuk teknis (juknis) PPDB yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Jalur nonzonasi sebesar 30 persen akan dihapus. “Afirmasi (jalur siswa tidak mampu, Red) dan inklusi yang sebelumnya masuk nonzonasi akan masuk zonasi,” papar Ratiyono.Dalam pelaksanaannya, pelayanan bagi siswa dari dua jalur itu akan didahulukan. Menurut dia, tidak adil kalau mereka tetap mengikuti persaingan secara umum. “Jadi, yang berkebutuhan khusus dan kurang mampu akan kami dahulukan. Kasihan mereka kalau sekolah jauh-jauh,” tutur dia.Begitu pula Jateng. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diprotes warganya. Banyak orang tua yang dirugikan dengan aturan zonasi. Impian mereka kandas. Sia-sia menyekolahkan hingga mengikutkan anak ke bimbingan belajar demi mendapatkan sekolah favorit.Meski begitu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri tetap melaksanakan PPDB sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. “Kami tetap on the track, 100 persen menggunakan Permendikbud (Nomor 51 Tahun 2018). Sesuai penjelasan Mendikbud, kami menerima arahan itu,” ujar mantan kepala SMKN Bawen, Kabupaten Semarang, tersebut.Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, aturan PPDB dengan 90 persen siswa jalur zonasi tidak bisa diganggu gugat. Di dalamnya termasuk afirmasi dan inklusi.

Komentar

VIDEO TERKINI