PNS Pemkab Tegal Dilarang Mudik Gunakan Mobil Dinas dan Terima Parcel

Juni 2, 2019

SLAWI, RAKYATJATENG – Pemkab Tegal sepakat dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), yang melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran tahun ini. Bupati juga sudah mengedarkan surat ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran.Bupati Tegal Umi Azizah, Jumat (31/5), mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara, pemerintah akan memberikan sanksi bagi PNS yang tetap menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran. “Mobil dinas hanya dipakai untuk keperluan dinas, bukan untuk hal lain. Imbauan ini dilakukan setiap tahun, sehingga PNS harus memahaminya,” katanya.Selain melarang mobdin untuk mudik, tambah Umi, melalui surat edaran juga dilarang pada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima atau memberikan parcel lebaran untuk pimpinan di atasnya atau pihak swasta. Karena hal itu masuk dalam gratifikasi, sesuai dengan imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Suratnya sudah diedarkan dan di terima oleh semua pimpinan di seluruh OPD. Kalau sampai ada yang membandel, sudah ada sanksi yang akan di terima oleh pegawai tersebut. Apalagi kalau parcel, langsung di awasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI langsung,” tambahnya.Plh Sekda Tegal, Suharmanto, juga menginstruksikan ASN untuk tidak menggunakan aset pemerintah dalam mudik lebaran. Selain edaran dari Kempan-RB dan Bupati, juga ada imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan mobil dinas secara terbatas.Ditambahkan suhermanto, jika masih ada kaitannya dengan kedinasan, mobil dinas boleh digunakan. Tetapi jika digunakan untuk mudik lebaran jarak jauh, imbauannya tidak diizinkan atau tidak dibolehkan dengan mengikuti aturan yang ada.

Komentar