ASN Harus Tolak Gratifikasi, Termasuk Parsel Lebaran

Mei 28, 2019
Belum ada gambar

BOYOLALI, RAKYATJATENG – Pemerintah Kabupaten Boyolali terus melakukan sosialisasi kebijakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menolak gratifikasi, sebagai salah satu pencegahan korupsi di lingkungan pemkab setempat.”Hal ini menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/3956/GTF/00.02/01-13/05/2019, tanggal 8 Mei 2019, mengimbau ASN menolak gratifikasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Boyolali, Masruri, di Boyolali, Selasa (28/5).Dia mengatakan gratifikasi bisa berupa uang, bingkisan, atau bentuk lainnya.”ASN penerima gratifikasi wajib dilaporkan, sehingga dapat mencegah tindakan korupsi,” katanya.Pihaknya berharap, ASN tidak menerima parsel Lebaran, tidak menerima gratifikasi berwujud apapun, dari pihak mana pun. Semua gratifikasi kalau tidak dilaporkan ke Unit Pengendali Gratifikasi selama satu bulan, bisa dianggap korupsi.Dia mengatakan penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan tersebut ke KPK RI paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.Selain itu, lanjut dia, bisa dilaporkan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali sebelum tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.”Jika berwujud makanan kalau sudah dilaporkan, kemudian bisa diberikan ke panti asuhan, pondok pesantren, atau pihak lain yang membutuhkan,” katanya.Pelaporan juga bisa dilakukan melalui metode daring pada laman situs https://www.go.kpk.go.id.Selain melapor, penerima gratifikasi diwajibkan menyerahkan gratifikasi kepada UPG untuk diproses sesuai dengan ketentuan.Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20/2001, yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi akan dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.”Pasal itu, dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 juta serta paling banyak Rp250 juta,” katanya.(Ant)

Komentar

VIDEO TERKINI