Soal Jatah Menteri Golkar, Airlangga: Tanya Saja ke Pak Presiden

  • Bagikan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya menyerahkan soal jatah menteri pada Presiden Jokowi. (Jpc)

JAKARTA, RAKYATJATENG – Isu bagi-bagi jatah kursi menteri bagi para parpol pengusung mulai marak. Salah satunya Golkar yang kabarnya bakal diganjar kursi menteri lebih.

Menanggapi isu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum mau bicara soal berapa penambahan kursi menteri partainya. Mantan legislator yang saat ini menjabat sebagai menteri perindustrian itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

“Soal itu tanya Pak Presiden,” ucap Airlangga di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (16/5).

Dia juga belum mau bicara soal penyusunan kabinet pemerintahan lima tahun ke depan, karena masih menungu hasil final rekapitulasi suara di Pemilu 2019.

“Kita tunggu saja tahap per tahap. Ini kan tahap pertama kita lihat hasil dari pemilu, total bagaimana. Tentu akan ada pembahasan koalisi dulu mengenai langkah-langkah strategis,” ucap Airlangga.

Saat disinggung soal kabar bergabungnya PAN dan Demokrat ke kubu Jokowi – Ma’ruf Amin, Airlangga juga tidak ingin mendahului pembahasan di koalisi. Namun, pada prinsipnya pemerintahan itu akan lebih baik bila mendapat dukungan yang kuat.

“Sekarang KIK suaranya di parlemen sudah 60 persen, tentu apabila ada yang ingin bergabung tentu berkonsultasi dengan partai-partai yang lain,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny Gerard Plate mendukung jika kabinet diisi menteri yang masih muda, segar, memiliki perspektif Indonesia masa depan yang energik, dan tentu dengan dukungan proses politik.

“Kalau dari Nasdem banyak. Kami punya kader muda, kader perempuan,” ungkap Johnny di gedung DPR.

Kendati demikian, Partai Nasdem menghormati hak prerogatif presiden untuk memutuskan anggota kabinet. Dia yakin, presiden mempertimbangkan banyak hal dalam memutuskan kabinet yang berisi figur kompeten punya rekam jejak baik dan bisa berkoordinasi alias tidak jalan sendiri-sendiri.

“Kabinet harus paham betul visi dan misi serta irama kerjanya presiden. Karena Pak Jokowi juga memperhatikan soliditas koalisi, supaya koalisi tetap solid karena kami menginginkan sistem yang efektif,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, presiden dalam membentuk kabinet juga pasti memperhatikan bahwa regenerasi politik itu perlu. Generasi muda perlu mengambil bagiannya.

“Nah yang namanya generasi muda ini kategorinya apa nanti biar presiden yang membuka,” ujarnya.

(JPC)

  • Bagikan