Prajurit dan PNS Pendam Diponegoro Digembleng Masalah Hukum

Mei 14, 2019

SEMARANG, RAKYATJATENG – Untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum dan meminimalisir pelanggaran, Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pendam IV/Diponegoro mengikuti penyuluhan hukum dari Tim Kumdam IV/Diponegoro di Aula Pendam IV/Diponegoro, Senin (13/5).Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Arh Zaenudin, melalui Wakapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait norma-norma hukum dan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang prajurit dan PNS khususnya hal-hal terkait dengan hukum.“Penyuluhan hukum dari Tim Kumdam dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan ataupun wawasan kepada seluruh prajurit dan PNS Pendam IV/Diponegoro. Anggota Pendam harus melek hukum, sehingga kedepan lebih mengerti dan paham tentang apa yang harus dilakukan apabila bersinggungan dengan permasalahan hukum,” ungkap Wakapendam.Dirinya meminta kepada seluruh perserta yang hadir untuk mengikuti dengan seksama, dan menanyakan bila ada hal-hal yang belum dimengerti, agar kedepan tidak ada anggota Pendam yang terjerat permasalahan hukum.Sementara itu, Mayor Chk Munadi, selaku penyuluh dari Kumdam IV/Diponegoro menyampaikan beberapa materi yang rentan terjadi di masyarakat dan sangat mungkin dialami prajurit dan PNS. Materi tersebut diantaranya tentang Fiducia, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Narkoba.Dijelaskan Mayor Chk Munadi, fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.Hal ini sering terjadi pada kredit kendaraan bermotor. Karena kreditnya macet atau mengalami penunggakkan, kreditor atau dealer biasanya akan meminta jasa debt collector alias penagih utang untuk menarik kendaraannya.”Berdasarkan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal tersebut tidak dibenarkan, karena kredit kendaraan masuk ranah perdata, dimana konsumen memiliki hak atas kendaraan atau barang dan uang cicilan. Masalah perdata harus diselesaikan secara perdata, baik melalui gugatan, lelang. Debt collector adalah ilegal, bila terjadi pengambilan paksa oleh depkolektor maka dapat dipidanakan karena telah melakukan tindakan kekerasan dan atau pemaksaan,” jelasnya.

Komentar