DPR Nilai Perlu Adanya Evaluasi Pemilu 2019

JAKARTA, RAKYATJATENG – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, banyaknya petugas KPPS yang meninggal tentunya menimbulkan perhatian banyak pihak. DPR pun menyatakan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnay ratusan anggota KPPS.

“Kita harus segera cari tahu penyebab dan solusinya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/5).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, bukan hanya di Pemilu 2019 ini saja yang memakan banyak korban petugas penyelenggara. Saat Pemilu 2014 yang tidak serumit sekarang, berdasarkan data KPU, jumlah kematian petugas KPPS yang meninggal mencapai 144 orang dan tanpa santunan.

Dari berbagai informasi yang dia peroleh, selain faktor umur, riwayat kesehatan, beban kerja serta tekanan psikologis menjadi ikut memberi penyebab petugas di lapangan meninggal dunia.

Atas peristiwa tragis yang terjadi ini, DPR meminta pemerintah untuk segera merealisasikan pemberian santunan kepada keluarga korban maupun kepada mereka yang menderita sakit.

Pimpinan dewan juga meminta kementerian kesehatan untuk melakukan pengkajian mengenai sebab banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan mengalami sakit.

Selain itu, DPR juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas‎ pelaksanaan pemilu serentak yang baru dilaksanakan. Bamsoet mengatakan, berbagai pandangan masyarakat yang mengingingkan pemilu mendatang dilaksanakan secara terpisah.

“Termasuk juga mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai, kiranya perlu mendapat perhatian dari kita semua,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa juga mengusulkan adanya Pansus Pemilu 2019 ini. Hal ini karena faktor utamanya karena lebih dari 500 petugas KPPS yang meninggal dunia. Kemudian ada juga dari Panwaslu dan anggota Polri.

Selain itu, adanya kesalahan input data Situng juga perlu diselidiki. Apakah itu sengaja atau tidak. Apabila disengaja maka pelaku wajib dikenakan sanksi tegas.

“Ini harus diawasi DPR melalui Pansus Pemiu ke depan. Perlu evaluasi menyeluruh pada pemilu kali ini agar tidak terulang,” katanya.

Ketua DPP PKS ini mengatakan, merujuk pada Pasal 79 ayat 3 UU MD3, hak angket adalah‎ hak anggota dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah terkait hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat serta bernegara.

“Karena itu Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk bentuk pansus agar semua evaluasi dilakukan dengan baik dan bisa menyelidiki kematian KPPS,” tuturnya.

Adanya Pansus Pemilu ini rupanya tidak disetujui oleh banyak pihak. Misalnya dari Fraksi Partai Nasdem, lewat anggotanya Johnny G Plate. Menurut dia saat ini sedang ada tahapan rekapitulasi suara di KPU. Karena takut menganggu atau mengintervensi proses rekapitulasi di KPU.

“Jadi kami menyertakan dengan tegas menolak pembentukan pansus sebelum proses perhitungan suara ini selesai dilaksanakan,” tegas Anggota Komisi XI DPR ini.

‎Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan sejumlah evaluasi pasca pelaksanaan pemilu perlu dilakukan.

Misalnya untuk mencegah adanya petugas KPPS yang menjadi korban. Tjahjo mulai memikirkan sistem pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi atau e-voting.

“Mungkin salah satu yang perlu dicermati dalam 5 tahun ke depan adalah apakah sudah saatnya kita menggunakan evoting,” kata Tjahjom

Tjahjo merujuk pada India yang penduduknya lebih banyak dari Indonesia saja bisa menerapkan sistem e-voting dalam pemungutan suara. Sehingga kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama.

“Kita kirim tim untuk meninjau ke India dan Korea Selatan juga. Kenapa India yang hampir 1 miliar penduduknya bisa evoting,” pungkasnya.

(JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Sonny Wakhyono