Kadinperinaker Kota Pekalongan: Siswa SMK Berpeluang Kerja di Luar Negeri

Mei 7, 2019
Belum ada gambar

PEKALONGAN, RAKYATJATENG – Banyaknya peluang bekerja di luar negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan memberikan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kepada para pelajar SMK se-Kota Pekalongan yang didampingi oleh para ketua BKK (Bursa Kerja Khusus), Jumat (4/5).Pada kesempatan itu, Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Slamet Haryadi mengungkapkan Pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk mengantisipasi permasalahan para pencari kerja khususnya calon TKI yang berminat untuk bekerja di luar negeri agar menjadi TKI yang prosedural. Sosialisasi ini perlu diinformasikan kepada mereka guna membekali para calon TKI sebelum pemberangkatan ke negara tujuan yang diminati.“Berbicara dengan TKI karena mereka akan mengais di negeri orang dan jauh dari keluarga, tentu perlu ada pembekalan terkait seluk beluk masalah TKI antara lain tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi TKI sehingga nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami tidak ingin masyarakat Kota Pekalongan ini termasuk TKI non prosedural, untuk itu sosialisasi ini dilakukan,” ungkap Slamet.Dijelaskan Slamet, peluang bekerja ke luar negeri untuk bidang formal bagi lulusan SMK saat ini memiliki kesempatan besar. Adanya peluang tersebut dinilai perlu diinformasikan kepada lembaga pendidikan tingkat sekolah SMK yang berada di Kota Pekalongan.“Peluangnya sangat terbuka luas termasuk di Jepang , dan Korea dan sangat cukup potensial karena apabila mereka tidak berkesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mereka dapat mendaftar ke Dinperinaker untuk menjadi TKI dimana disesuaikan dengan negara yang diminati dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sebetulnya masih terbuka lebar untuk penempatan tenaga kerja ini di Korea misalnya masih membutuhkan 10 ribu orang untuk umum dan persaingannya relatif tidak ketat namun masyarakat Kota Pekalongan harus tetap kita berikan informasi sejelas-jelasnya sehingga mereka mengetahui prosedur dan persyaratannya agar menjadi TKI yang prosedural sehingga tidak terjadi kasus TKI non prosedural di Kota Pekalongan,” jelas Slamet.

Komentar

VIDEO TERKINI