Hakim PN Balikpapan Minta Fee Rp 500 Juta untuk Bebaskan SDM dari Dakwaan

Mei 4, 2019
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menemukan sejumlah fakta terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kayat alias KYT, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan. Diketahui, KYT ternyata meminta fee sebesar Rp 500 juta kepada pihak Sudarman sebagai ‘ongkos’ pembebasan dakwaan perkara pemalsuan dokumen tanah.“KYT menawarkan bantuan dengan fee Rp 500 juta jika SDM ingin bebas,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5).Pihak Sudarman lantas menyetujui tawaran tersebut. Namun, Sudarman menjajikan akan memberikan Rp 500 juta jika tanahnya yang ada di Balikpapan sudah laku terjual.Sertifikat tanahnya sempat ditawarkan agar dipegang terlebih dahulu oleh KYT. Namun KYT menolak dan meminta fee diserahkan dalam bentuk tunai saja.Laode menuturkan, kejadian bermula pada 2018 lalu. Saat itu, Sudarman dan dua terdakwa lain disidang di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Perkara 697/Pid.B/2018/PN Bpp dalam kasus pemalsuan surat.Pada Desember 2018, Sudarman dituntut pidana 5 tahun penjara. Namun, beberapa hari kemudian, Sudarman diputus lepas dengan tuntutan tidak diterima. Akibat putusan tersebut, dia dibebaskan.“Sekitar sebulan setelah pembacaan putusan, karena uang belum diserahkan pada Januari 2019, KYT menagih janji SDM melalui JHS (Jhonson Siburian). KYT menyampaikan akan pindah tugas ke Sukoharjo, dan bertanya ‘oleh-olehnya mana?” kata Laode.Pada 3 Mei 2019, Sudarman sudah mendapat uang muka dari pembeli tanahnya. Dia kemudian mengambil uang Rp 250 juta dari bank.Sebesar Rp 200 juta ia masukkan ke dalam kantong plastik hitam, dan senilai Rp 50 juta ia masukkan ke dalam tasnya. Kemudian ia menyerahkan uang sebanyak Rp 200 juta kepada JHS dan RIS untuk diberikan pada KYT.

Komentar

VIDEO TERKINI