Seorang Pekerja Media Di-PHK Jelang Hari Buruh, Puluhan Massa Gelar Aksi Solidaritas

Mei 2, 2019
Belum ada gambar

SEMARANG, RAKYATJATENG – Peringatan May Day semestinya menjadi hari berbahagia semua buruh di dunia. Namun tidak bagi Abdul Munif, seorang pekerja perusahaan media di Kota Semarang.Sehari menjelang peringatan May Day atau Selasa (30/5/2019), pria yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga lay out sebuah surat kabar lokal itu justru menerima musibah. Dia mendapat sepucuk surat yang berisi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari manajemen tempat dia bekerja.Dukungan solidaritas pun mengalir dari para jurnalis berbagai media. Bersama Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Semarang, menggelar aksi solidaritas turun ke jalan, Rabu (1/5).Puluhan pekerja media itu melakukan long march dari Tugu Muda Semarang menuju Gedung Menara di Jalan Pandanaran Nomor 30 Semarang. Mereka sambil membentangkan spanduk MMT bertulis ‘Darurat Pekerja Media’ dan mengkampanyekan tolak PHK sepihak.”Keputusan PHK sepihak kepada saudara Munif merupakan bentuk arogansi pengelola media. Ini pelanggaran karena tanpa melewati mekanisme Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesalahan Munif apa? Tidak jelas. Termasuk tidak pernah mendapat peringatan sebelumnya,” kata Ketua Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah Abdul Mughis.Pihaknya pun mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Semarang Hendrar Prihadi dan Dinas Ketenagakerjaan menindak tegas perusahaan media yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.”Sejauh ini, peran pemerintah mandul dalam hal menangani kasus ketenagakerjaan. Kasus ketenagakerjaan di Jawa Tengah, masih banyak lagi. Sebagian kasus kecil telah diselesaikan. Sebagian besar tidak ada kejelasan,” katanya.Sementara itu, Ketua AJI Kota Semarang Edi Faisol mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah peduli terhadap nasib pekerja media. “Selama ini banyak kasus pelanggaran, tapi kami melihat pemerintah daerah abai,” katanya saat aksi long march.

Komentar

VIDEO TERKINI