Dugaan Suap Pegawai Kemenkeu, Walikota Tasikmalaya jadi Tersangka

April 26, 2019
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – KPK resmi menetapkan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu disangka sebagai pemberi suap Rp 400 juta kepada Yaya Purnomo. Pemberian suap itu diduga untuk keperluan pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018.Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sekitar awal 2017 Budi diduga bertemu dengan Yaya Purnomo untuk membahas alokasi DAK Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut, Yaya yang kala itu menjabat Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menawarkan bantuan ke Budi.”Dan BBD (Budi Budiman) bersedia memberikan fee jika Yaya membantunya mendapatkan alokasi DAK,” terang Febri, Jumat (26/4).Berikutnya, pada Mei 2017, Budi mengajukan usulan DAK untuk Kota Tasikmalaya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). DAK itu rencanannya digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan di Tasikmalaya.Pada 21 Juli 2017, Budi kembali bertemu dengan Yaya di kantor Kemenkeu. Dalam pertemuan itu, Budi diduga menyetorkan uang sebesar Rp 200 juta untuk Yaya. Pada Oktober 2017, dalam APBN 2018, Kota Tasikmalaya diputuskan mendapat alokasi DAK senilai Rp 124,38 miliar.”Kemudian pada 3 April 2018, BBD (Budi) kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya,” imbuh Febri. Pemberian itu diduga masih terkait dengan fee alokasi DAK yang disepakati Yaya dan Budi sebelumnya.Febri menambahkan, pihaknya telah melakukan penggeledahan selama dua hari terakhir di Tasikmalaya. Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi. Di antaranya, kantor wali kota, kantor dinas PUPR, kantor dinas kesehatan, serta RSUD setempat.”Dari penggeledahan itu disita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran serta barang bukti elektronik dari computer yang relevan dengan perkara,” ungkap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Komentar

VIDEO TERKINI