Hutan Lindung di Batang Banyak Dijadikan Areal Bercocok Tanam oleh Warga

April 25, 2019
Belum ada gambar

BATANG, RAKYATJATENG – Bicara mengenai penyimpangan tata ruang di Kabupaten Batang, Jateng, tak melulu hanya soal penambangan galian C. Fenomena itu juga terjadi pada adanya alih fungsi lahan hutan lindung menjadi hutan produksi, seperti banyak terjadi di wilayah atas Kabupaten Batang.Hal itu dibenarkan Camat Bawang, Yarsono. Menurut dia, sedikitnya ada 55 hektar lahan hutan lindung milik Perhutani beralih fungsi menjadi hutan produksi.“Tanah tanah milik Perhutani di wilayah Pranten pada saat ini sudah banyak yang beralih fungsi. Banyak masyarakat sekitar menebang hutan, untuk kemudian dijadikan sebagai lahan untuk mereka tanami sayur sayuran, seperti kentang,” terangnya, Senin (22/4).Padahal, konversi lahan tersebut disebut Yarsono akan menganggu stabilitas daur air di wilayah Kabupaten Batang bagian bawah. “Hal ini tentunya menjadi satu problematika, manakala di wilayah atas sudah terlalu banyak sekali masyarakat yang bertindak nakal seperti itu,” katanya, seperti dilansir dari Radarpekalongan.co.id.Ia mencontohkan, di wilayah Bintoromulyo, Kecamatan Bawang, banyak masyarakat di sekitar sana, menjadikan atau mengubah hutan lindung menjadi hutan produksi. Akibatnya, ada penurunan hutan lindung sebanyak 55 hektar dan itu terus merambah sampai ke Deles (Lemah Tugel).“Permasalahan ini saya kira harus disikapi dengan serius. Perlu adanya pengawasan dan penataan ruang dari instansi terkait. Dengan adanya pengawasan dan penataan ruang, harapannya tidak terjadi banyak kerusakan tata ruang di wilayah Kabupaten Batang,” paparnya.Sementara itu, Praktisi Tata Ruang Jawa Tengah, dr Jamilla menyarankan agar ada masyarakat atau perangkat setempat bisa membuat laporan mengenai permasalahan alih lahan itu kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).“Silakan laporkan ke TKPRD, karena hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah dan Permendagri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah,” ujarnya.

Komentar

VIDEO TERKINI