Pemkot Semarang Akui PAD dari Sektor Pajak selalu Naik Turun

  • Bagikan

SEMARANG, RAKYATJATENG – Pemerintah Kota Semarang terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana bahwa, ada beberapa sektor pajak memang saat ini belum digarap secara optimal. Salah satunya pajak restoran. Yudi mengakui, pendapatan daerah dari sektor pajak tersebut memang kondisinya selalu naik turun.

“Karena pendapatan restoran sendiri juga tidak sama terus setiap bulannya,” ujar Yudi, Senin (11/3).

Berdasarkan data Bapenda Kota Semarang, realisasi untuk sektor pajak tersebut saat ini baru mencapai 17,5 persen. Padahal, menurut perhitungan Bapenda Kota Semarang, seharusnya realisasi hingga Maret 2019 ini sudah mampu mencapai 22 persen dari target.

“Memang di tri wulan ini sektor pajak restoran realisasinya kurang dari target per tri wulan,” akunya.

Dia menjelaskan, pendapatan daerah di tri wulan pertama dari sektor pajak restoran disebabkan faktor waktu.

Diakuinya, pendapatan restoran setiap bulan memang berbeda. “Ada pasang dan surutnya, itu yang menjadi pengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak itu,” katanya.

Yudi mencontohkan pendapatan daerah dari sektor pajak restoran saat hari-hari tertentu selalu meningkat.

Dijelaskannya, seperti saat hari libur dan hari besar tertentu, pendapatan daerah dari sektor pajak restoran dipastikan meningkat drastis. Hal itu disebabkan meningkatnya pula pendapatan restoran itu sendiri.

“Karena kami ngitungnya jika secara matematika itu 100 dibagi 12, tetapi terkadang ada bulan tertentu memang kurang. Restoran itu misalnya bulan puasa pemasukan mereka kurang, dan hari tertentu berkurang,” jelasnya.

Sesuai data Bapenda Kota Semarang, saat ini jumlah Wajib Pajak (WP) restoran mencapai 3.700. Semua WP tersebut sudah terdata. Hanya memang beberapa dari mereka masih belum optimal dalam membayar pajak.

Hal ini juga mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pajak restoran. “Jadi ada variasi masing-masing hari. Jumlah wajib pajak restoran banyak, hanya memang belum optimal,” katanya.

Kendala lain, katanya, yaitu beberapa wajib pajak sering terlambat melakukan pembayaran. Hal itu yang saat ini tengah diupayakan oleh Bapenda Kota Semarang agar dapat menggenjot pendapatan dari sektor pajak tersebut.

Sektor pajak lain yang saat ini jadi perhatian Bapenda Kota Semarang yaitu pajak air tanah. Berdasarkan data Bapenda Kota Semarang, untuk WP air tanah sudah mencapai 400. Jumlah tersebut, lanjutnya, bisa berbeda dengan kondisi riil di lapangan.

Yudi menjelaskan, dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bapenda Kota Semarang, masih banyak WP air tanah yang belum melakukan pelaporan.

“Saat ini baru 400 wajib pajak. Itu pun mereka baru mau bayar setelah kami lakukan penelusuran, padahal fakta di lapangan lebih dari itu,” jelasnya.

Hal tersebutlah yang membuat realisasi pajak air tanah di 2018 lalu jauh dari target, yaitu Rp 9 miliar. Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah, katanya, tercapai Rp 8,858 miliar atau 98,43 persen.

“Di 2019 ini akan kita kejar dan kita optimalkan agar mencapai target,” ujarnya. (sen)

  • Bagikan