Terkait Deklarasi Ganjar Cs, Bawaslu Jateng Dianggap Tak Bisa Gunakan UU Pemda

Februari 26, 2019
Belum ada gambar

SEMARANG, RAKYATJATENG – Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng tidak bisa menggunakan Undang-Undang Pemerintah Daerah pada kasus yang terkait kepemiluan.Sebab telah ada regulasi yang mengatur secara khusus yakni Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.Dengan demikian, keputusan Bawaslu bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan puluhan kepala daerah di Jateng melanggar etika karena mendukung capres tertentu, tidak bisa dibenarkan. Apalagi Bawaslu menekankan pada netralitas yang pada UU Pemda bersifat umum.”Kalau kepala daerah harus netral, di UU Pemda itu ketentuan yg bersifat umum. Tapi ada UU Pemilu, yang merupakan UU lex specialist dari UU Pemda yang membolehkan kepala daerah ikut berkampanye,” kata Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, Senin (25/2).Fadli menegaskan Bawaslu tak perlu merambah ke UU Pemda untuk memproses Ganjar. Penelusuran yang dilakukan Bawaslu Jateng mestinya hanya pada kemungkinan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap UU Pemilu.”Harusnya, yang perlu dicek itu adalah, apakah Ganjar dan bupati serta walikota melakukan itu di hari libur atau tidak. Jika di hari libur, maka tidak jadi soal, sepanjang deklarasi itu tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang lebih dari syarat kampanye pertemuan terbatas dan rapat umum,” katanya.Jika kampanye itu dilaksanakan di hari kerja, lanjut Fadli, maka yang perlu ditelusuri adalah apakah Ganjar dan kepala daerah yang ikut sudah cuti atau belum di hari pelaksanaan itu. “Tapi kan ternyata deklarasi tersebut dilakukan di hari Sabtu, itu hari libur,” katanya.Indikator penelusuran terakhir pada deklarasi gubernur dan kepala daerah di Solo tersebut adalah ada atau tidak aparatur sipil negara yang ikut mendeklarasikan. Karena ASN diwajibkan netralitasnya.

Komentar

VIDEO TERKINI