Cegah Maladministrasi, Ombudsman Jateng Koordinasi Keimigrasian 

November 15, 2018
Belum ada gambar
SEMARANG, RAKYATJATENG – Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Jateng Ramli HS beserta jajaran mendatangi Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Senin (12/10). Kunjungan tersebut diterima Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng Acim Dartasim bersama dua Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu dan Achmed Ben Bella.
Ramli HS menyatakan bahwa Keimigrasian salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik Warga Negara Indonesia maupun Asing. Inovasi pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Keimigrasian, full aplication online seperti pengurusan paspor, perijinan keimigrasian dan pelayanan lainnya.
Dia menjelaskan, meskipun menggunakan sistem online, tetapi ada kalanya terjadi gangguan sistem diluar kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada. Kantor Imigrasi yang ada di Jawa Tengah berupaya semakin dekat dengan pengguna layanan dengan menyelesaikan permohonan dari pemohon untuk diselesaikan hari itu juga. Bahkan sebagai Kadiv Keimigrasian juga turun langsung melihat pelayanan yang diberikan oleh staf dan tidak sungkan-sungkan menyelesaikan aduan yang dilaporkan masyarakat.
“Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Keimigrasian Jawa Tengah berkoordinasi langsung dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah,” katanya.
Acim Dartasim menyambut baik komitmen tersebut. Menurutnya, Ombudsman hadir untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dijelaskannya, banyak faktor penghambat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. “Peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas,” jelasnya.
Melalui Bidang Penyelesaian Laporan Masyarakat, Sabarudin Hulu Asisten Ombudsman menambahkan bahwa laporan masyarakat terkait pelayanan Kanwil Hukum dan HAM Jateng terdapat 10 laporan masyarakat dari tahun 2016 hingga 2018. Khusus untuk pelayanan Keimigrasian terdapat 2 (dua) laporan.
Kedua laporan tersebut telah selesai dan dinyatakan ditutup karena tidak ditemukan terjadinya maladministrasi.
Menurutnya, pola penyelesaian laporan masyarakat yang berlangsung selama ini, lebih efektif yakni koordinasi langsung antara Ombudsman Jateng dengan Keimigrasian Jateng. “Koordinasi secara langsung ini, dapat dilanjutkan untuk mencegah maladministrasi yang berlarut-larut,” ujarnya. (sen)

Komentar

VIDEO TERKINI