Walikota Surakarta: Warga Manut, Bisa Lebih Untung

Agustus 30, 2018
Belum ada gambar

SOLO, RAKYATJATENG – Walikota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo angkat bicara terkait polemik pemilik tanah dengan warga yang menghuni Kentingan Baru. Rudy menyarankan warga mengikuti kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak.Hal itu disampaikan lantaran melihat situasi yang kurang kondusif saat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) hendak melakukan pengukuran di lokasi, Selasa (28/8).Rudy yang juga sempat melintas di Jalan K.H. Masykur saat kejadian menilai warga terlalu reaktif. “Sebenarnya kalau warga manut (menurut, red) akan lebih untung. Karena pemilik lahan memberi santunan atau apa itu namanya. Tetapi, kalau benar-benar sesuai hukum, mereka (warga, Red) kan tidak mendapatkan apa-apa,” paparnya, Rabu (29/8).Pemkot, lanjut Rudy, tidak memiliki kewenangan apapun dalam kasus Kentingan Baru. Sebab, sengketa yang sudah berlangsung belasan tahun itu sudah masuk ke ranah hukum. Pemkot hanya sebatas memberikan fasilitas jika kedua belah pihak akan melakukan mediasi.“Dulu sebenarnya sudah pernah kita mediasi dan berhasil. Sudah ada yang mau pindah. Kalau sekarang diminta mediasi, ya kita siap. Kita bisanya juga hanya seperti itu, menjembatani. Nggak bisa ambil kebijakan,” katanya.Rudy menyarankan warga menjalin komunikasi dengan pemilik lahan agar sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan.Kepala Satpol PP Sutarja menambahkan, kehadiran anggotanya di Kentingan Baru sebatas memastikan ketertiban masyarakat dapat terjaga. “Kita tetap kedepankan rasa kemanusiaan. Bagaimana kondisi Solo ini tertib dan tetap nyaman,” terang dia.Ditambahkannya, penghitungan ulang batas tanah yang dilakukan BPN merupakan salah satu upaya mediasi. Ke depan, pemegang sertifikat dan penghuni lahan bisa melanjutkan komunikasi. Sambil menunggu hasil, pemegang sertifikat bisa mulai memagari lahan yang sudah dibebaskan sebelumnya.Sutarja kembali menyatakan pemkot siap memfasilitasi upaya mediasi kedua belah pihak. “Contoh mediasi itu ya tindakan penghitungan kembali batas tanah di sana. Ini dilakukan karena pihak pemegang sertifikat mengajukan. Dan pemkot memfasilitasi. Jadi hal yang dilakukan itu atas sepengetahuan berbagai pihak termasuk pemkot dan kepolisian setempat. Khususnya dalam hal menjaga kondusivitas di masyarakat,” tegas Sutarjo.Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Solo, BPN masih melengkapi data-data lahan di Kentingan Baru tersebut. “Saat ini sedang pengumpulan berkas. Kemungkinan nanti baru bisa diinfokan pekan depan,” ujar salah seorang staf BPN mewakili Kepala BPN Surakarta Sunu Duto Widjarmo. (rs/irw/per/JPR)

Komentar

VIDEO TERKINI