Kepala LKPP: e-Katalog akan Menggantikan Sistem Lelang

Juli 31, 2018
Belum ada gambar

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan e-katalog lokal di Jawa Tengah.Hal itu dilakukan untuk mengefisienkan pengadaan barang/jasa, sekaligus mendukung pencegahan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa.Penandatangan MoU tersebut dilakukan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dengan Kepala LKPP RI Agus Prabowo, disaksikan Deputi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha dan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Ahmad Lutfi, di Kantor Gubernur Jawa Tengah Gedung B lantai V, Selasa (31/7).Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan e-katalog itu akan menggantikan sistem lelang atau tender yang selama ini selalu dilakukan dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, sistem tersebut sering kali menimbulkan masalah, tidak hanya memakan waktu lama, biaya, dan tenaga, namun juga rawan tindak pidana korupsi.Untuk itu LKPP membuat inovasi untuk melakukan intervensi dimana pengadaan barang dan jasa tidak lagi menggunakan tender tapi melalui pengadaan langsung, sehingga lebih efektif dan efisien.Ditambahkan, e-katalog tersebut merupakan portal katalog produk layanan barang dan jasa yang bisa diakses melalui online. Fungsinya sama seperti online shop namun produk yang tersedia khusus untuk kebutuhan pemerintah.“E-katalog ini adalah terobosan baru untuk mengurangi tender dan meningkatkan pengadaan langsung lewat e-katalog. Persis seperti online shop tapi barangnya adalah yang dibutuhkan pemerintah,” katanya, seperti dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng.Selain itu, e-katalog lokal yang dikerjasamakan itu akan mengangkat komoditas lokal karena mengutamakan komoditas lokal untuk digunakan oleh pemerintah daerah agar lebih efisien dari sisi biaya pengiriman. Selain itu juga memberikan peluang bagi produsen penyedia barang dan jasa lokal karena lewat e-katalog lokal produknya bisa digunakan oleh pemerintah daerah lain.

Komentar

VIDEO TERKINI