Masih Sedikit Perempuan Terlibat di Badan Perwakilan Desa

Juli 27, 2018
Belum ada gambar

WONOSOBO, RAKYATJATENG – Telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakomodir hak dan kewajiban kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki, dalam segenap kegiatan pembangunan desa.Regulasi yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa tersebut juga menjamin keterwakilan perempuan dalam setiap proses pembangunan desa. Namun, pada kenyataannya tidak mudah bagi kaum perempuan untuk memastikan diri terlibat secara aktif dalam pembangunan di desa masing-masing.Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa, Bagian Pemerintahan Setda Aldhiana Kusumawati mengatakan, bahwa di Kabupaten Wonosobo, meski sudah terlihat adanya perempuan yang cukup aktif di Badan Perwakilan Desa (BPD), jumlahnya belum seberapa.”Sebenarnya peran perempuan di dalam segenap aspek pembangunan desa sudah mulai terasa, seperti di gotong royong pembangunan sarana desa maupun dalam kegiatan pemberdayaan desa seperti di kegiatan PKK, Posyandu atau pelatihan-pelatihan keterampilan,” kata Aldhiana Kusumawati saat bertindak selaku moderator forum interaksi desa, di Dieng Creative Hub, Jaraksari, Jumat (27/7).Akan tetapi, keterlibatan kaum perempuan dalam sejumlah aspek tersebut, menurut perempuan yang akrab disapa Dina itu belum mampu mengubah kondisi mereka menjadi lebih baik.Salah satu penyebabnya adalah kurangnya diseminasi alias sosialisasi tentang implementasi UU Desa yang sebenarnya membuka peluang dan akses yang luas bagi masyarakat desa tanpa terkecuali.Hal inilah yang menurut Dina menelurkan inisiatif Pemkab Wonosobo melalui Bagian Pemerintahan Setda, untuk membuka pemahaman kepada semua kalangan, bahwa perempuan memiliki kans sama dengan para pria di setiap desa mereka.“Melalui forum interaktif yang mengusung tema Perempuan membangun Desa yang diikuti tak kurang dari 100 orang, terdiri dari beragam unsur perwakilan komunitas desa ini kami berharap ada pemahaman yang baru bagi semua kalangan untuk lebih melibatkan kaum perempuan dalam pembangunan desa,” ungkap Dina.Salah satu upaya untuk dapat lebih aktif dalam pembangunan desa, menurut Dina adalah dengan terlibat langsung di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).“Sudah ada perempuan yang bahkan berani duduk di kursi Ketua BPD, yaitu Ibu Raminah dari Desa Larangan Kulon Mojotengah yang dalam forum ini juga kami undang sebagai narasumber,” terangnya.Nantinya inspirasi dari Raminah tersebut diharapkan mampu mendorong keberanian kaum perempuan lainnya di desa masing-masing.Selain Raminah, penyelenggara juga menghadirkan Alimah Fauzan, Gender Specialist dari lembaga INFEST Jogjakarta, Retno Eko Syafariati yang merupakan Pengurus aktif TP PKK Kabupaten, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tono Prihatono.Kepada para peserta forum, keempat pembicara menyampaikan materi terkait peluang dan tantangan kiprah perempuan dalam membangun desa, kebijakan desa tentang akses perempuan dalam pembangunan desa, mendorong kader PKK sebagai pemrakarsa pembangunan desa, serta menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan. (sen/yon)

Komentar

VIDEO TERKINI