Ketua Demokrat Kota Semarang Resmi Sandang Nama Liluk

Juli 27, 2018

FAJAR.CO.ID, SEMARANG – Merasa nama aslinya tak cukup dikenali masyarakat, Ketua DPD Partai Demokrat Kota Semarang, Wahyu Winarto, mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri (PN) untuk membubuhkan nama panggilannya Liluk. Setelah permohohan dikabulkan, Kamis (26/7) kemarin, pria yang juga manager Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang (PSIS) ini, merasa lega.

Saat ditemui usai sidang putusan permohonannya, Liluk mengatakan, sengaja mengajukan permohonan pembubuhan nama Liluk, agar nama panggilannya bisa tertera dalam surat suara pada pemilu serentak 2019 mendatang. Ia sendiri mengaku, kalau nama asli Wahyu Winarto tidak dikenal di kampungnya.

“Namun KPU meminta pembubuhan nama Liluk harus dikuatkan dengan putusan dari PN, meskipun saya dari kecil biasa dipanggil Liluk. Tapi kalau sudah ada putusan pengadilan, bisa dicantumkan nama alias di kertas suara,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, usai mendengar putusan permohonannya di PN Semarang dikabulkan.

Liluk mengaku sudah memantapkan diri menjadi bacaleg di tingkat DPRD Kota Semarang, melalui dapil Semarang Barat dan Semarang Selatan. Dirinya siap all out dalam Pileg 2019 untuk bisa terpilih.

Sementara itu, katanya, proses pelaksanaan sidang pembubuhan nama tersebut berlangsung singkat hanya 3 kali. Pertama agenda penyerahan berkas dan bukti-bukti, kemudian pemeriksaan saksi-saksi. “Saya membawa dua saksi yang merupakan teman saya sejak kecil. Dulu Yoyok Sukawi juga mengajukan di tahun 2009. Awalnya As Sukawijaya, tambah nama panggilannya Yoyok Sukawi,” sebutnya.

Terkait biaya yang dibebankan pengadilan, katanya, cuma pendaftaran resmi Rp 416 ribu yang dibayar melalui rekening BRI. Dalam putusan juga dibebankan biaya perkara Rp 216 ribu.

Dalam petikan putusannya, hakim tunggal PN Semarang, Suranto, memutuskan menetapkan bahwa Wahyu Winarto alias Lilik alias Liluk adalah nama panggilan dan orangnya adalah satu.

“Intinya dikabulkan seluruhnya pemohonan Pak Liluk. Kami sendiri memang kerap mendapat pengajuan permohonan kasus seperti ini, dengan kepentingan berbeda-beda. Ada yang pilkada dan lainnya, biasanya penetapan nama panggilan sehari-hari,” imbuh panitera pengganti yang mencatat perkaranya, Siti Rikhanah usai sidang. (sm/jks/ida/ap/JPR/JPC)

Komentar