Nasib Warga Jebres Tengah Surakarta Menggantung

Juli 14, 2018
Belum ada gambar

SOLO, RAKYATJATENG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta belum berani menerbitkan surat peringatan (SP) 3 kepada warga Jebres Tengah yang menempati lahan hak pakai (HP) 105 pemkot. Polisi penegak perda itu masih menunggu hasil rekomendasi dari ombudsman.Kepala Satpol PP Sutarja mengatakan, rekomendasi ombudsman soal nasib warga HP 105 itu sangat diperlukan. Mengingat lembaga pengawas kinerja pemerintah itu sedang melakukan konfrontasi terhadap warga dengan wali kota. Hingga kini konfrontasi belum bisa dilakukan.“Kami tidak berani melangkah. SP III belum kami terbitkan. Nanti menunggu hasil ombudsman dulu,” katanya, Jumat (13/7).Kegamangan Satpol PP itu membuat nasib warga Jebres Tengah menggantung. Rencana eksekusi seusai lebaran terpaksa urung dilakukan. Saat ini pemkot terus melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan kepada warga di HP 105. Harapannya, warga bersedia untuk angkat kaki dari lahan milik negara tersebut.“Kami terus meminta agar mereka menerima ongkos bongkar dan segera meninggalkan lokasi. Warga ber-KTP Solo bisa menempati rusunawa,” terangnya.Hingga kini ada sembilan warga yang menyatakan menerima ongkos bongkar dan siap meninggalkan lokasi. Meski demikian, Sutarja berharap seluruh warga yang terdampak perluasan Solo Techno Park (STP) bersedia menerima tawaran dari pemkot. Satpol PP siap memberikan waktu bagi warga yang akan membongkar bangunannya secara mandiri. Tawaran itu tidak berlaku manakala penghuni lahan HP 105 berkukuh menolak pindah dari tanah di RW023 Jebres tersebut.Terpisah, anggota Bidang Komunikasi Strategis Ombudsman Jawa Tengah Bellinda W Dewanty mengatakan, kasus lahan HP 105 hingga kini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim. Lembaga pengawas kinerja pemerintahan itu mengaku membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu demi satu persoalan yang ada.“Kami sudah bertemu dengan walikota dan warga. Saat ini belum selesai prosesnya. Kita tunggu saja hasilnya,” ujarnya.Ombudsman belum dapat memastikan kapan hasil pemeriksaan dapat dipublikasikan. Namun dalam waktu dekat akan disampaikan kepada pemkot sebagai rekomendasi. Selama masa pemeriksaan, ombudsman meminta pemkot untuk tidak membuat keputusan sepihak. (rs/irw/per/JPR/JPC)

Komentar

VIDEO TERKINI