KPU Surakarta Tolak Koruptor Nyaleg, Tapi Kalau Masih Terduga Bolehlah

Juli 4, 2018
Belum ada gambar

SOLO, RAKYATJATENG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta melarang terpidana atau mantan pelaku korupsi di Kota Solo untuk mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.”Hal tersebut sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” kata Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, KPU Surakarta, Setyo Budiarto, di Solo, Senin (2/7).Menurut Setyo KPU Surakarta mendukung peraturan tersebut untuk menjaga Solo bebas dari tindak pidana korupsi dan menciptakan bangsa yang jujur.Oleh karena itu, pihaknya mengimbau partai politik tidak menyertakan anggotanya yang sudah terbukti korupsi dalam urutan daftar nama yang diajukan.”Hal itu, justru dapat mempersulit parpol, karena KPU Surakarta telah mengantongi beberapa nama yang telah dinyatakan menjadi mantan atau terpidana kasus korupsi,” kata Setyo.Dia mengatakan KPU Surakarta sudah mengantongi nama-nama yang terlibat kasus dan mantan koruptor, sehingga Parpol harus mengecek betul riwayat hidup dan berhati-hati mengajukan nama calon legislatifnya.Selain itu, KPU juga terus memantau proses pendaftaran Caleg untuk mencocokan dengan nama-nama mantan terpidana kasus korupsi di Solo. KPU berhak mengajukan nama yang diajukan Parpol, jika yang bersangkutan terbukti pernah terlibat kasus korupsi.KPU dalam pesta demokrasi rakyat pada Pilpres 2019 akan berupaya memberikan pilihan kepada masyarakat yang jujur dan adil.Menurut Setyo, bagi anggota parpol yang diajukan sebagai caleg yang masih terduga, dan belum ditetapkan sebagai terpidana, masih bisa didaftarkan. Parpol harus jeli dalam menentukan anggota yang diajukan.Menurut Ketua KPU Kota Surakarta Agus Sulistyo pihaknya sudah siap mengawasi pendaftaran caleg yang dimulai 4 sampai 17 Juli 2018.Dia mengatakan KPU akan menjadikan PKPU sebagai dasar mendata nama caleg yang diajukan parpol secara teliti.

Komentar

VIDEO TERKINI