Bupati Cantik Ini Jalani Sidang Tuntutan Kasus Dugaan Suap

Juni 25, 2018
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, atas perkara suap dan gratifikasi yang melilitnya tersebut.”Betul, hari ini agendanya sidang pembacaan tuntutan,” tutur Jaksa Penuntut Umum KPK Fitroh Rohcayantl saat dikonfirmasi, Senin (25/6).Jaksa pada KPK mendakwa Rita telah menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari PT Sawit Golden Prima (SGP), terkait pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit di kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Rita juga diduga telah menerima suap selama Juli hingga Agustus 2010 dari Direktur Utama PT SGP Hery Susanto Gun alias Abun, yang juga telah divonis 3,5 tahun karena terbukti menyuap Rita.Selain itu, jaksa KPK juga mendakwa Rita menerima gratifikasi dengan total Rp436 miliar dalam bentuk imbalan proyek, perizinan, dan imbalan pengadaan lelang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dalam perkara ini, Rita diduga melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.KPK menetapkan Rita bersama Abun dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka sejak 26 September 2017. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rita.Jaksa mendakwa keduanya telah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.Sebagai penerima, Rita Widyasari disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (rdw/JPC)

Komentar

VIDEO TERKINI