Bekas Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Divonis Tujuh Tahun, Hak Politik Dicabut 3 Tahun

Juni 23, 2018
Belum ada gambar

NGANJUK, RAKYATJATENG – Bekas bupati Taufiqurrahman harus mendekam di penjara dalam waktu yang cukup lama. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin memvonis Taufiq dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Tidak hanya itu, Taufiq juga diminta membayar denda Rp 350 juta.Tidak cukup itu saja, suami Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang Ita Triwibawati itu juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun. Pencabutan hak politik mulai berlaku setelah Taufiq menjalani hukuman kurungan.Dalam pembacaan putusannya, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan menyebut majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Taufiq dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 12 b UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun,” kata Wayan dalam pembacaan putusannya.Dibanding tuntutan JPU KPK sebelumnya, vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu jauh lebih ringan. Sebelumnya Taufiq dituntut 10 tahun penjara. Dia juga diminta membayar denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. JPU juga meminta hakim mencabut hak politik Taufiq selama empat tahun.Dikonfirmasi terkait putusan terhadap mantan penguasa Kabupaten Nganjuk itu, Humas PN Tipikor Surabaya Lufsiana mengatakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan majelis. Di antaranya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. “Bagi majelis, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa (Taufiqurrahman, Red),” katanya.Dalam persidangan, lanjut Lufsiana, keterangan saksi dan bukti-bukti dianggap cukup untuk menjerat terdakwa. Apalagi, dalam persidangan para saksi mengakui memungut uang atas perintah dari bupati yang saat itu dijabat oleh Taufiqurrahman.

Komentar

VIDEO TERKINI