Kolombia, Negara dengan Konflik Bersenjata Terpanjang Dunia

Juni 21, 2018
Belum ada gambar

RAKYATJATENG – Sekitar 145 pejabat perwakilan untuk PBB dari masing-masing negara termasuk Kanada, Austria, Kolombia, Republik Senegal, dan Qatar berkumpul untuk mengadakan dialog tentang agenda perdamaian dan pembangunan di Markas Besar PBB di New York bulan lalu.Diorganisir sebagai upaya kolektif dari berbagai sektor masyarakat global dalam rangka memperingati ‘2018 World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development’, acara ini dihadiri oleh para pemimpin organisasi sosial, pemimpin agama, kelompok wanita, pemuda, dan insan media.Konferensi ini memfokuskan untuk memperkuat kerja sama internasional yang menjamin komunikasi antarbudaya sebagai landasan untuk menerapkan secara efisien hak asasi manusia universal, menanggapi perlunya tindakan untuk mengintegrasikan keragaman budaya ke struktur dan kebijakan perkembangan.Perwakilan Tetap dari Misi Permanen Kolombia, H.E. Mr. Francisco Alberto Gonzalez mengatakan, negaranya mengalami salah satu konflik bersenjata yang terpanjang di seluruh dunia. “Di Kolombia terdapat dua sisi. Satu adalah negara yang kuat, sisi yang lain adalah serangkaian ketidaksetaraan dan tidak ada peluang,” katanya dalam siaran persnya, Rabu, (20/6).Oleh karena itu, dibutuhkan kesempatan dan komunikasi. “Kami tahu perlucutan senjata tidak cukup untuk menciptakan perdamaian, kami tidak boleh meremehkan pentingnya perdamaian dan pembangunan yang stabil,” ujar Francisco.Dialog antar budaya, terang dia, diperlukan untuk membawa perdamaian dan pembangunan. Media dan program pendidikan dapat mempengaruhi pengembangan komunikasi antar budaya.”Saya juga ingin menyoroti peran pemimpin agama dan politik untuk membuat pengaruh positif dan bertukar apa pun yang baik bagi umat manusia, ” kata seorang Perwakilan Tetap dari Misi Permanen Austria, H.E. Jan Kickert.Ketua Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light(HWPL) Man Hee Lee mengatakan, ia sudah mengunjungi seluruh dunia dan mencapai sejumlah kesepakatan dengan para mantan kepala negara dan kepala negara saat ini. Termasuk dengan hakim agung, dan anggota parlemen untuk mengakhiri perang melalui kerja sama.

Komentar

VIDEO TERKINI